REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim,Sumatera Barat memilik potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Menganut filosofi Adat BasandiSyara, SyaraBasandiKitabullah yang maknanya bahwa adat Minang mengacu kepada syariat dan syariat berlandaskan kitabullah, orang Minang memadukan nilai-nilai adat dengan Islam merupakan salah satu modal dalam pengembangan ekonomi syariah.
Pada 2016 Sumatera Barat juga meraih penghargaan dari The World Halal Tourism Award 2016 pada kategori World's Best Halal Destination atau tujuan wisata halal terbaik dan World's Best Halal Culinary Destination atau tujuan wisata kuliner halal terbaik. Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.
"Dari sisi regulasi sudah ada peraturan daerah tentang industri halal dan pariwisata halal, dan perda soal konversi bank pembangunan daerah menjadi syariah," kata Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Prof Sutan Emir Hidayat pada webinar Festival Ekonomi Syariah regional Sumatera yang digelar Bank Indonesia perwakilan Sumbar, Senin (21/9).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Sumbar juga memiliki fokus terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera yang sesuai dengan visi ekonomi syariah Indonesia. Program unggulan prioritas juga berkaitan dengan ekonomi syariah mulai dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri.
Untuk pembangunan pariwisata halal pemerintah daerah punya target menjadikan Sumbar sebagai daerah tujuan wisata utama berbasis halal dengan keunggulan alam, budaya dan kuliner. Sementara untuk pengembangan fesyen, Muslim Sumbar punya potensi untuk busana Muslim dan orang dari Malaysia juga jadi konsumen produk busana Muslim.
Sedangkan untuk sektor makanan dan produk halal rendang dapat menjadi unggulan serta pengelola rumah makan memenuhi sertifikasi halal. Kemudian Sumbar juga sudah beberapa kali penghargaan tentang daerah tujuan wisata halal hingga world best halal destination dan world best halal culinary destination.
Pelopor
Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Syafruddin Karimi berpendapat Indonesia meski menjadi pelopor dan pemimpin dalam membangkitkan perekonomian halal di dunia. "Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, ekonomi halal dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru," kata Syafruddin.
Menurutnya, untuk menjadi kekuatan ekonomi halal dunia harus dipersiapkan dari sekarang, mulai dari aspek kelembagaan sehingga terjadi transformasi ekonomi nasional menjadi kekuatan ekonomi halal global. Oleh sebab itu, RUU Ekonomi Syariah merupakan penguatan kelembagaan dalam rangka mempersiapkan Indonesia sebagai pusat kekuatan ekonomi global dan halal.
Ia berpendapat RUU Ekonomi Syariah mesti disiapkan untuk menampung aspirasi perbaikan ekonomi nasional yang adil dan menurunkan kesenjangan ekonomi yang sejalan dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kerja sama investasi dan perdagangan dalam rangka meningkatkan peran Indonesia dalam perekonomian meski menjadi agenda perencanaan pembangunan baik pada level daerah maupun nasional.
Berdasarkan rangking indeks Global Islamic Economic Indikator Indonesia berada pada rangking lima atau masih kalah dengan Malaysia yang berada pada urutan pertama.
Sementara untuk top 10 Islamic Finance Indonesia masuk rangking lima dan top 10 negara yang paling ramah wisata Muslim Indonesia masuk rangking empat setelah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki. "Artinya potensi ekonomi syariah global memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama," kata Syafruddin.
Ia melihat saat ini peran ekonomi syariah Indonesia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru baru didukung oleh potensi besar prospek konsumsi masyarakat Muslim global dan pemenuhan kebutuhan domestik di berbagai sektor industri halal.
Tingkatkan iiterasi
Harus diakui hingga saat ini pemahaman utuh soal ekonomi syariah belum merata di Sumatera Barat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menilai literasi ekonomi syariah di daerah itu masih minim sehingga terdapat jurang pemahaman yang dalam antara pengetahuan yang dimiliki akademisi dan pengambil kebijakan dengan masyarakat di bawah.
"Kalau berbicara strategi pengembangan ekonomi syariah maka yang paling mendasar adalah literasi, apalagi kalau berbicara potensi wakaf dalam bentuk tanah, persoalan yang belum selesai adalah kedudukan tanah ulayat dalam pemanfaatannya," kata Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar.
Potensi pengembangan ekonomi syariah di Sumbar begitu besar salah satunya lewat wakaf dalam bentuk tanah ulayat namun sampai saat ini belum teroptimalkan dan lebih banyak ditanami semak belukar saja.
Terkait dengan ekonomi syariah, Sumbar memiliki potensi secara budaya namun kalau orang ingin mendalami lebih jauh soal sistem ekonomi syariah maka boleh dikatakan ada kecenderungan masyarakat pragmatis dalam menjalankan bisnis. "Dari berbagai penelitian soal bank syariah ditemukan dorongan emosional keagamaan untuk menggunakan bank syariah kecil," kata dia.
Pada sisi lain ada level menengah yang tidak aktif bergerak dalam ekonomi syariah seperti para dai dan ulama karena mereka gamang menyosialisasikan ekonomi syariah, ujar dia.
Gusrizal mengatakan,MUI Sumbar sudah berulang kali mencoba untuk menjembatani ini hingga membentuk dai ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat. Masyarakat adalah bagian penting dari gerakan ekonomi syariah tapi sampai hari ini pemahaman mereka belum sama dengan para pemangku kepentingan dan akademisi, ujarnya.
MUI Sumbar berpendapat literasi, sosialisasi dan edukasi soal ekonomi syariah harus dilipatgandakan dari apa yang sudah dilakukan selama ini. "Jika tidak konsep ekonomi syariah, misalnya soal wakaf belum familiar di masyarakat, kata dia.
Pada sisi lain ekonomi syariah tidak efektif hanya dilakukan oleh pelaku bisnis seperti perbankan syariah karena muncul pandangan orang jualan. "Perlu ada pihak lain yang perlu diberdayakan seperti ulama dan dai untuk turut serta menyosialisasikan ekonomi syariah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat," katanya.
Untuk meningkatkan literasi dan membumikan ekonomi syariah Bank Indonesia perwakilan Sumbar terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2020 yang berlangsung pada 14-20 September 2020.
Mengambil tema Penguatan Konektivitas Ekonomi Syariah sebagai Pendorong Ekonomi Regional diharapkan kegiatan tersebut ikut andil menyosialisasikan keberadaan ekonomi syariah di Sumbar khususnya dan Sumatera umumnya.
Kepala BI perwakilan Sumbar Wahyu Purnama menyampaikan sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan industri keuangan syariah, Bank Indonesia telah menginisiasi kegiatan International Syaria Economic Festival (ISEF) yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada 7 Agustus 2020. Kick Off tersebut diiringi dengan penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) sebagai rangkaian kegiatan Road to ISEF.
Penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah pada tahun 2020 ini dilaksanakan satu kali pada masing-masing regional, dimulai dari wilayah Kawasan Timur Indonesia, Sumatera dan Jawa.
Wahyu berharap kegiatan Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2020, dapat menggali potensi, perkembangan dan tantangan serta menentukan model business linkage yang dapat diterapkan dalam mendorong regional Sumatera sebagai Islamic Economic Hub, termasuk mempertemukan pemasok dan produsen, produsen dan distributor, produsen dan konsumen, maupun investor pada industri halal nasional.
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang diharapkan akan berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan ekonomi syariah di Bank Indonesia difokuskan melalui tiga pilar yaitu pilar penguatan ekonomi syariah, penguatan sektor keuangan syariah untuk pembiayaan dan penguatan riset, serta assesmen dan edukasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika