REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Perhimpunan Pengusaha Biro Ibadah Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi) hingga saat ini masih menunggu pengumuman dari Pemerintah Arab Saudi terkait rencana dibukanya kembali ibadah umroh di masa pandemi Covid-19.
"Ini memang tahapannya dari Saudi membuka secara bertahap, 30 persen, baru nanti 70 persen. Tetapi sementara ini untuk internal dulu dan masyarakat yang sudah ada di sana," kata Ketua Perpuhi Her Suprabu, Senin (5/10).
Ia mengatakan sesuai dengan informasi yang diperolehnya, baru nanti pada awal November 2020 ibadah umroh dibuka untuk beberapa negara. Meski demikian, ia belum memperoleh informasi lebih lanjut apakah Indonesia termasuk dalam negara yang diizinkan masuk.
"Itu belum ada rilis dari Arab Saudi. Kalau Dirjen (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah) sempat menyatakan tidak ada pemberangkatan (untuk tahun ini), tetapi kemudian diralat ini masih menunggu informasi lebih lanjut. Untuk saat ini dibuka bertahap dulu," katanya.
Meski demikian, sejumlah biro perjalanan umroh sudah melakukan persiapan salah satunya pendataan calon anggota jamaah umroh. Ia mengatakan pendataan penting dilakukan untuk mengantisipasi dibukanya pemberangkatan umrah dalam waktu dekat.
"Entah bulan November, Desember, atau tahun depan kan pasti berangkat. Ini kami sudah mempersiapkan, calon jamaah yang tertunda juga sudah mulai melakukan persiapan dokumen, apakah paspor expired (kedaluwarsa), harapannya agar segera diperpanjang. Sewaktu-waktu dibuka kan bisa mempersiapkan keberangkatan," katanya.
Mengenai teknis ibadah umroh selama di Arab Saudi, saat ini pemerintah setempat sudah memiliki dua aplikasi, yaitu aplikasi kesehatan dan Eatmarna. Aplikasi kesehatan ini digunakan untuk memastikan calon jamaah sudah menjalani tes usap paling lama 72 jam sebelum keberangkatan.
"Hasil tes dimasukkan ke dalam aplikasi. Selanjutnya calon jamaah akan memperoleh nomor 'barcode' untuk digunakan masuk ke aplikasi Eatmarna. Aplikasi ini juga digunakan untuk masuk masjid selama di sana," katanya.
Ia mengatakan aplikasi tersebut digunakan untuk mengantisipasi kerumunan mengingat pandemi Covid-19 masih terjadi di hampir seluruh negara.
"Nanti jadwalnya sudah ada di situ. Meski demikian, kami masih menunggu arahan dari pusat. Kalau harapannya ya semua bisa berangkat karena sejak Februari ada sekitar 20 ribu calon anggota jamaah yang tertunda keberangkatannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika