“Myanmar tidak tertarik untuk menerima kami kembali,” kata Mohammad Ismail, seorang Rohingya berusia 35 tahun di kamp Kutupalong.

“Bahkan jika kita kembali suatu hari nanti, bagaimana jika mereka tidak mengizinkan kita untuk memilih lagi? Kami punya anak. Apa yang akan terjadi pada mereka? Jika mereka tidak mendapatkan hak dan kewarganegaraan, bagaimana mereka akan bertahan?'' runtuknya lagi.

Pemerintahan militer berturut-turut di Myanmar telah melucuti dokumen identitas Rohingya, membuat banyak orang tidak memiliki bukti asal-usul mereka.

Keterangan foto: Pemerintah militer berturut-turut di Myanmar telah melucuti dokumen identitas Rohingya, sehingga banyak yang tidak memiliki bukti asal-usul mereka [Mohammed Jamjoom / Al Jazeera]

Kartu identitas sementara mereka dibatalkan sebelum pemilu 2015, meski itu juga merupakan pemilu pertama yang diperebutkan secara terbuka dalam 25 tahun. Di sini ada sosok yang disebut pejuang Ham dan kemudian membawa juru kampanye lama pro-demokrasi Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi ke tampuk kekuasaan.

Politisi Rohingya sebagian besar dilarang ikut serta dalam pemilihan umum. Kelompok-kelompok hak asasi menuduh pemerintah Myanmar mencabut hak pemilih Rohingya secara massal.

"Tidak ada perubahan apa pun sejak 2015," kata Ismail, seraya menambahkan bahwa menurutnya pemilu tidak akan membawa perbaikan dalam kehidupan Rohingya.

"Jika pemerintah Myanmar memiliki kemauan, mereka itu bisa mengatur sistem pemungutan suara untuk semua pengungsi di Bangladesh," kata Nay San Lwin, salah satu pendiri Koalisi Rohingya Bebas, yang melobi untuk tanah air yang dilindungi di Myanmar.

“Tapi (memilih dan kembali pulang ke rumah) ini adalah sesuatu yang di luar imajinasi.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika