IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi menyampaikan keheranannya terhadap pihak yang ingin membubarkan Front Pembela Islam (FPI), terutama setelah Habib Rizieq Shihab kembali ke Tanah Air. Menurutnya, FPI hanya ingin menegakkan nahi mungkar yang sedikit dilakukan orang lain.

"Nahi mungkar itu adalah ajaran agama Islam dan juga agama lain di dunia. Tetapi secara empiris hanya sedikit orang yang berani melakukannya karena berisiko tinggi bagi pelakunya. Para ulama cenderung menghindarinya dan lebih mengutamakan amar ma'ruf yang bebas resiko," ujarnya.

Muhyidin mengatakan, MUI belum bisa memahami konstruksi pemikiran pihak-pihak yang ngotot pembubaran FPI. Kiprah FPI dalam memberantas kemungkaran dan kemaksiatan sudah sangat dominan. "Bahkan seakan itu core businessnya," kata dia.

FPI, lanjut Muhyidin, adalah sebuah ormas berskala nasional yang resmi dan terbukti berazaskan Pancasila. Banyak yang sudah dilakukan sejak berdirinya di negeri ini. Terutama di bidang agama dan sosial kemanusiaan.

Lebih lanjut, Muhyidin mengatakan, jika alasan hanya pemasangan spanduk HRS dan lain-lain sembarangan dan melawan aturan itu bukan wewenang TNI militer. Tugas militer adalah menjaga kedaulatan negara. Seharusnya TNI fokus pada ranah menjaga kedaulatan negara dari rongrongan asing dan aseng.

Muhyidin menuturkan, menyampaikan dakwah memang harus disesuaikan dengan objek dakwah dan latar belakang psikologi umat. Namun menyampaikan yang haq itu adalah suatu kewajiban termasuk pesan menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran kepada para penguasa.

MUI, kata Muhyidin, berharap agar semua elemen bangsa menghormati hukum dan UUD 1945 yang berlaku di negara demokrasi ini. "Perbedaan yang ada hendaknya dijadikan sebagai khazanah untuk meningkat kualitas kedewasaan kita bukan sebagai pemicu konflik horizontal," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika