IHRAM.CO.ID, PARIS -- Menteri Federal untuk Hak Asasi Manusia Pakistan, Shireen Mazari mengatakan Macron memperlakukan Muslim seperti Nazi memperlakukan Yahudi dalam Perang Dunia II. Atas pernyataan itu, Kementerian Luar Negeri Prancis menuntut Pakistan untuk menarik komentar tersebut.
Komentar tersebut diunggah di Twitter oleh Shireen Mazari pada Sabtu (21/11) sebagai bagian dari perselisihan antara Pakistan dan Prancis yang dipicu oleh kartun Nabi Muhammad (SAW) oleh sebuah majalah Prancis. Bukan hanya Pakistan, karikatur tersebut juga telah memicu kemarahan dan protes dari dunia Muslim.
"Macron memperlakukan Muslim seperti yang dilakukan Nazi terhadap orang Yahudi, anak-anak Muslim akan mendapat nomor ID (sementara anak lain tidak), seperti orang Yahudi dipaksa mengenakan bintang kuning di pakaian mereka untuk mengidentifikasi," cuit Mazari.
Cuitan tersebut diunggah pada Sabtu, namun Mazari mengulanginya lagi pada Ahad kemarin setelah adanya kecaman dari Kementerian Luar Negeri Prancis.
“Kata-kata kebencian ini adalah kebohongan yang mencolok, yang dijiwai dengan ideologi kebencian dan kekerasan. Fitnah seperti itu tidak layak untuk tingkat tanggung jawab ini. Kami menolak mereka dengan ketegasan besar," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Agnes von der Muhll dilansir dari Tribune, Senin (23/11).
Dia menambahkan bahwa pihaknya telah memberi tahu kedutaan Pakistan tentang kecaman kerasnya atas komentar tersebut.
“Pakistan harus memperbaiki pernyataan ini dan kembali ke jalur dialog berdasarkan rasa hormat," tambah der Muhll.
Sebelumnya, pada akhir Oktober Parlemen Pakistan mengeluarkan resolusi yang mendesak pemerintah untuk menarik utusannya dari Paris, menuduh Macron menyebarkan kebencian terhadap Muslim.
Macron juga telah memberi penghormatan kepada seorang guru sejarah Prancis yang dipenggal kepalanya oleh pelaku pada 16 Oktober lalu. Guru tersebut telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad (SAW) di kelasnya mengajar sebagai materi kebebasan berbicara.
Para pejabat Prancis mengatakan pemenggalan itu merupakan serangan terhadap nilai inti kebebasan berekspresi Prancis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika