IHRAM.CO.ID, MAKKAH -- Kelompok pecinta lingkungan Arab Saudi, Environmental Green Horizons Society (EGHS) menyodorkan delapan solusi yang diharapkan dapat mengurangi deforestasi di negeri itu. Hal itu lantaran semakin memburuknya keseimbangan ekosistem akibat menyempitnya kawasan hutan. Anggota pendiri EGHS, Abdulrahman al Sogair mengatakan penebangan hutan yang terjadi di kerajaan telah menjadi perhatian serius bagi pecinta lingkungan selama beberapa dekade terakhir.
Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, kini hanya 0,5 persen saja lahan hutan yang ada di Arab Saudi sementara 95 persennya adalah gurun pasir. Penebangan liar yang terus menerus terjadi semakin mengancam ekosistem. Al Sogair mengatakan hampir 120 ribu pohon hilang tiap tahunnya. "Kementerian Lingkungan, Air, dan Pertanian memastikan bahwa 80 persen vegetasi alami di Kerajaan Saudi telah rusak selama empat dekade terakhir," kara Al Sogair seperti dilansir Arab News pada Jumat (11/12).
Karena itu ia menekankan pentingnya vegetasi alami bagi ekosistem. Sebab menurutnya melindungi tanah dari erosi dan tanah longsor, memberikan nilai makanan dan obat bagi manusia dan hewan serta meningkatkan keanekaragaman hayati dan mengurangi efek perubahan iklim.
“Penanganan pohon dan tumbuhan yang buruk secara umum adalah penyebab utama dari banyak kesulitan yang terkait dengan peningkatan badai debu, sebuah fenomena yang sangat akut di daerah kering di berbagai negara termasuk Kerajaan Saudi dan telah menyebabkan banyak masalah lingkungan, masalah kesehatan dan ekonomi, ”katanya.
Al-Sogair mengusulkan delapan solusi untuk mengurangi degradasi lingkungan, melestarikan pohon liar dan menghentikan penebangan berlebihan. Ia juga mengatakan bahwa kampanye yang berhasil harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran di antara komunitas lokal tentang penebangan liar dan bahaya yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, termasuk manusia. Di antara solusi lainnya adalah penyediaan kayu dan batu bara impor dengan harga yang pantas, kontrol yang lebih ketat atas penjualan kayu bakar dan batu bara lokal, dan kerja sama dari semua otoritas terkait di seluruh Kerajaan.
Sementara itu Purnawiran Mayor Jenderal Ali Al-Asmari yang menjabat sebagai penasihat di Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian, mengatakan bahwa kementerian telah melakukan upaya serius untuk mencegah penebangan liar pohon liar lokal sejalan dengan kampanye 'Mari Jadikan Hijau' dan kampanye penghijauannya.
Al-Asmari mengatakan bahwa kedua kampanye tersebut bertujuan untuk mencegah deforestasi dan menyarankan bahwa banyak orang yang menebang pohon mungkin tidak menyadari pentingnya hal tersebut bagi lingkungan setempat. Dia menjelaskan bahwa kementerian melindungi hutan, pertanian, dan padang rumput dengan patroli khusus.
"Kementerian telah membentuk pasukan baru, Pasukan Khusus untuk Keamanan Lingkungan, yang berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menangkap pelanggar," kata Al-Asmari.
Dia juga memuji warga yang bekerja sama dengan pihak berwenang dengan melaporkan mereka yang menebang pohon liar setempat. Di bawah UU Padang Rumput dan Hutan, pelanggar yang ditemukan menebang pohon atau memindahkannya untuk keperluan lokal dapat didenda maksimal 50 ribu Riyal
Al-Sogair menyambut baik pembentukan Pasukan Khusus. Ia menyebutnya sebagai pencapaian penting dalam melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati serta menerapkan hukuman kepada penebang dan pedagang kayu bakar setempat. Dia menyarankan bahwa Kerajaan Saudi dapat memanfaatkan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan dengan mendorong dan memotivasi petani untuk menanam pohon penghasil kayu di daerah pertanian marjinal.
“Ini akan menghasilkan beberapa manfaat, termasuk mengurangi bahaya badai dan angin, memperbaiki properti tanah, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, memberi makan hewan ternak, dan berkontribusi pada penyediaan nektar dan serbuk sari lebah untuk meningkatkan produksi madu di wilayah tersebut, yang akan menambahkan jutaan pohon berguna ke sistem penghijauan Kerajaan, ”katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika