Sebuah kelompok Kristen di negara bagian selatan Kerala meluncurkan kampanye menjelang Natal. Mereka menolak daging dan produk halal, serta mengatakan mereka tidak boleh mengonsumsi makanan yang tidak mengikuti keyakinan agama mereka.
Halal Niyantran Manch atau Forum Kontrol Halal, menyebut ketentuan sebelumnya mewajibkan eksportir hanya mengekspor daging halal. Salah satu anggota LSM yang menentang persyaratan halal ini, Harinder Sikka, mengatakan aturan yang baru menunjukkan dukungan atas ekspor bagi semua jenis daging, tidak hanya halal.
"Semua dipaksakan halal. Daging halal dipasok ke hotel bintang lima serta restoran kecil, tempat makan pinggir jalan, dapur umum, dan angkatan bersenjata,” katanya.
Sikka mengatakan pedagang yang menjual daging jhatka sangat dirugikan karena persyaratan halal. Dari kelompok yang sama, Pawan Kumar, mengatakan aturan sebelumnya tidak sebatas mengatur sertifikasi daging halal.
“Sekarang sudah menjadi mode untuk mensertifikasi Bhujia (makanan ringan), semen, kosmetik dan makanan lainnya sebagai halal juga. Mereka harus menjual produknya di negara-negara Islam. Mereka bisa mengemasnya secara terpisah, kami tidak keberatan. Tapi ada tidak ada gunanya di India untuk mensertifikasi paket atau sabun Bhujia sebagai halal," kata dia.
Kelompok Hindu di India, Vishwa Hindu Parishad (VHP), juga menuntut penghapusan persyaratan halal. Organisasi Hindu yang kuat di negara tersebut juga menentang pengusaha hanya mengekspor daging halal.
VHP mengatakan India melakukan ekspor daging terbesarnya ke China, di mana tidak ada bedanya apakah daging itu halal atau jhatka. Vinod Bansal, salah satu anggota VHP, menyebut mengonsumsi daging halal dilarang dalam Sikhisme. Orang yang beragama Sikh hanya boleh mengonsumsi daging jhatka.
“Ideologi agama tertentu tidak boleh dipaksakan pada orang lain. Kami tidak menantang hak mereka yang mengonsumsi daging halal. Tapi kenapa dipaksakan pada mereka yang tidak mau makan halal? Kami menentang ini karena India adalah negara sekuler dan setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk berbisnis," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
