Seorang profesor hukum dari Detroit yang berfokus pada Islamofobia di AS, Khaled Beydoun, mengatakan ia tidak pernah mengira larangan Muslim itu akan berlaku selama pemerintahan Trump. Dia berpikir itu akan mati sebagai janji kampanye Trump.
"Saya tidak berpikir dia akan menindaklanjuti dengan perintah yang sebenarnya," kata Beydoun.
Setelah Trump menindaklanjuti perintah tersebut, ia berharap kala itu Mahkamah Agung akan meruntuhkannya. Beydoun merasa senang dengan langkah Biden mencabut larangan tersebut dan merombak kebijakan imigrasi Trump. Namun di sisi lain, ia kini lebih skeptis terhadap sistem AS dan prospek larangan semacam itu dapat muncul kembali di masa depan.
Untuk saat ini, Beydoun menekankan bahwa menandatangani perintah untuk mencabut Larangan Muslim hanyalah langkah pertama dalam membalikkan kerusakan yang terjadi pada ribuan, jika bukan puluhan ribu, orang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk bersatu kembali dengan anggota keluarga atau untuk melarikan diri dari situasi yang mengerikan.
Ia mengatakan, warga negara asing, imigran, dan pengungsi dari tempat-tempat seperti Yaman, yang dilarang dan jelas-jelas dilanda perang, sangat terpengaruh secara langsung. Akan tetapi ia sendiri juga memiliki keluarga, teman, dan anggota komunitas dari tempat-tempat seperti Yaman, Somalia, dan Irak, yang terkena dampak tidak langsung, karena mereka tidak bisa mengirim uang kembali ke rumah karena takut terikat dengan terorisme.
"Keluarga telah hancur, terpecah karena mereka memiliki sepupu atau saudara laki-laki atau anak laki-laki atau perempuan atau orang yang dicintai atau tunangan yang terjebak di luar negeri," lanjutnya.
Membalikkan efek pelarangan akan memakan waktu karena birokrasi federal bekerja untuk memilah-milah semua kasus yang telah ditolak atau ditunda tanpa batas. Beydoun mengatakan, imigrasi terbebani oleh tumpukan besar. Sebab, ada kebutuhan untuk hakim administrasi dan ada kebutuhan untuk lebih banyak tenaga kerja di dalam aparat imigrasi, karena ada banyak lamaran orang yang tertunda selama bertahun-tahun.
"Itu masalah tenaga kerja, ini bukan masalah kebijakan, jadi itu tidak akan berubah dalam jangka pendek dengan Biden, ya, karena sistem imigrasi kita kekurangan, dan dalam beberapa hal rusak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
