IHRAM.CO.ID, NAYPYITAW -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memimpin kecaman terhadap militer Myanmar yang merebut kekuasaan, Senin (1/2). PBB menyerukan pembebasan para pemimpin terpilih, termasuk Aung San Suu Kyi.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan perkembangan tersebut merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi. Dia mendesak semua pemimpin untuk menahan diri dari kekerasan dan menghormati hak asasi manusia.

Amerika Serikat, Australia, dan Singapura menyatakan keprihatinan besar atas pernyataan keadaan darurat militer dan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap pemimpin Myanmar, menurut militer, sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu.

"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam sebuah pernyataan merujuk nama lama Myanmar.

Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden telah diberitahu tentang penahanan tersebut. "Amerika Serikat menentang setiap upaya mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan,” kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika