Selasa 02 Mar 2021 20:40 WIB

Setahun Pandemi Covid-19 Pemerintah Dinilai Gagal Kendalikan

Setahun Pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Dinilai Gagal Kendalikan

Rep: RR Laeny Sulistyawati/ Red: Muhammad Subarkah

Foto: RAISAN AL FARISI/ANTARA

Anggota Brimob Polda Jawa Barat berjaga saat proses bongkar muat envirotainer yang berisi bahan baku vaksin COVID-19 dari Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/3/2021). Sebanyak 10 juta bahan baku vaksin COVID-19 dari Sinovac, China tiba di Bio Farma yang selanjutnya akan diproses menjadi sekitar delapan juta vaksin untuk dialokasikan pada program vaksinasi nasional tahap kedua.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Hari ini genap setahun (2/3) sejak pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai pemerintah gagal mengendalikan pandemi

"Pemerintah Indonesia gagal kendalikan pandemi, penularan Covid-19 masih terjadi. Kenapa bisa terjadi?karena penanganannya setengah hati, yang berusaha menyeimbangkan konsep ekonomi dengan kesehatan," ujar Pandu saat dihubungi Republika, Selasa (2/3).

Seharusnya, dia menambahkan, otoritas memprioritaskan menangani pandemi. Meski pemerintah telah menggunakan mekanisme pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), upaya ini masih setengah hati. Sebenarnya, dia menambahkan, PSBB sempat menurunkan kasus Covid-19 tetapi begitu berhasil mengendalikan, kemudian pemerintah melonggarkannya Juni lalu dan akhirnya kasusnya kenbali naik.

Pandu juga mengaku merasa kesal ketika pemerintah yang tidak peduli untuk menekan penularan dan ini terlihat dari kebijakan membuat liburan panjang, cuti bersama.

"Katanya liburan dibatasi tetapi harga tiket dibuat murah, tarif menginap di hotel didiskon. Pemerintah juga tidak serius menangani, meremehkan, dan yang paling buat saya kesal adalah pemerintah tidak memiliki rencana untuk menangani pandemi," katanya.

Artinya, dia menambahkan, pemerintah tidak membangun sistem menangani virus ini. Pemerintah juga tidak melakukan antisipasi bagaimana untuk meningkatkan testing, atau menangani Covid-19.

"Jadi semua upaya bersifat responsif, tidak mengantisipasinya sehingga tidak bisa mengendalikan pandemi," katanya.

Pandu merekomendasikan supaya tidak pandemi tidak berkepanjangan di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya maka bubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Selain itu, ia meminta sistem juga harus diperkuat, dan ditata ulang supaya bisa menangani pandemi sebaik mungkin.

Pandu juga meminta pemerintah supaya memperkuat dan memperomosikan upaya protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, kemudian 3T yaitu testing, tracking, dan treatment.

Kemudian, dia melanjutkan, sistem ini diwariskan untuk generasi mendatang. Ia meminta presiden Joko Widodo sendiri yang membangun sistem ini kemudian yang menanganinya adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bukan KPCPEN atau Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

"Kalau pemerintah masih menerapkan cara lama, pandemi ini akan panjang. Kalau pandemi berkepanjangan, efeknya buat negara adalah uangnya habis karena harus memberikan bantuan sosial, membayar biaya perawatan pasien Covid-19, rakyat menderita, banyak kesakitan, kematian, hingga tenaga kesehatan juga banyak yang tumbang," katanya.Rr