IHRAM.CO.ID, WASHINGTON -- Pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) dan Israel di bidang keamanan menggelar pertemuan virtual pada Kamis (11/3). Mereka membahas tentang situasi keamanan regional, termasuk perihal ancaman Iran.
Dalam pertemuan tersebut, penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden memimpin delegasi AS. Sementara delegasi Israel dipimpin Meir Ben-Shabbat yang juga menjabat sebagai penasihat keamanan nasional.
"Selama diskusi, kedua belah pihak berbagi perspektif tentang masalah keamanan regional yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, termasuk Iran, dan menyatakan tekad bersama mereka untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang dihadapi kawasan," kata juru bicara Dewan Keamanan Gedung Putih Emily Horne.
Pertemuan itu digambarkan sebagai bagian dari upaya konsultasi terkait rencana AS kembali ke kesepakatan nuklir Iran atau dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui menentang rencana tersebut.
"Penasihat keamanan nasional (AS dan Israel) menyetujui pentingnya konsultasi strategis antarlembaga dan berjanji untuk melanjutkan keterlibatan ini," kata Horne.
Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan negaranya terus memperbarui rencana serangan militer prospektif ke situs nuklir Iran. Dia menyebut rencana tersebut tidak akan selesai hingga sesaat sebelum serangan dilakukan.
“Sampai saat itu, kami akan terus membangun (rencananya), untuk meningkatkannya ke level profesional setinggi mungkin,” kata Gantz dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada 4 Maret lalu.
Dia mengungkapkan jika dunia berhasil menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir, hal itu sangat bagus. "Tapi kalau tidak, kami harus berdiri sendiri dan kami harus membela diri sendiri," ujarnya.
Pada 2018, mantan presiden AS Donald Trump memutuskan menarik AS dari JCPOA. Trump berpandangan kesepakatan itu "cacat" karena tak turut mengatur tentang program rudal balistik dan peran Iran di kawasan. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika