IHRAM.CO.ID, Sejak Taliban digulingkan dari kekuasaan di Afghanistan setelah invasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2001, kendali kelompok bersenjata tersebut atas beberapa bagian negara telah berfluktuasi secara luas.
Menurut laporan Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR), per 31 Januari tahun lalu, 229 distrik berada di bawah kendali pemerintah Afghanistan, yang merupakan sekitar 56,3 persen dari total distrik Afghanistan.
Di sisi lain, 59 distrik, sekitar 14,5 persen dari semuanya, berada di bawah kendali Taliban.
Sebanyak 119 distrik yang tersisa, sekitar 29,2 persen, tetap diperebutkan - tidak dikuasai oleh pemerintah Afghanistan maupun pemberontak.
Seperti dilansir Aljazeera.com, pada Februari 2018, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengundang Taliban ke pembicaraan damai "tanpa syarat". Dia menawarkan untuk mengakui Taliban sebagai kekuatan politik yang sah di masa depan negara itu.
Taliban mengesampingkan negosiasi apa pun dengan pemerintah Kabul. Mereka malah menawarkan untuk berbicara dengan pejabat AS sebagai gantinya.
Sementara itu, pertempuran antara Taliban dan pasukan keamanan telah semakin meningkat sejak kelompok bersenjata itu mengumumkan serangan musim semi tahunan pada April tahun ini.
Alhasil, Kekerasan menyebar ke seluruh Afghanistan dalam beberapa pekan terakhir/ Pertempuran sengit terjadi di provinsi Badakhshan, Baghlan dan Faryab di utara dan Farah di barat.
Pada Mei 2018, Taliban mengatakan tidak akan menargetkan polisi dan personel militer Afghanistan jika mereka meninggalkan jabatan mereka.
Sejak itu, pasukan Taliban kian gencar melakukan serangan hampir setiap hari dan meskipun mereka sedang bernegosiasi dengan utusan AS Zalmay Khalilzad. Mereka tetap menolak untuk berbicara langsung dengan pemerintah Ghani yang menyebutnya sebagai "boneka" Barat.
Memang dalam perundingan yang sedang berlangsung ada pembicaraan tingkat tertinggi antara kedua belah pihak, terutama sejak AS meningkatkan upaya perdamaian tahun lalu.
Namun, Taliban tegas mengatakan bila pihaknya menolak pernyataan yang dibuat oleh komandan pasukan koalisi AS di Afghanistan terkait dialog "di luar panggung" yang terjadi antara pejabat Afghanistan dan kelompok bersenjata.
Menjelang pemilihan parlemen pada Oktober tahun lalu, 10 kandidat tewas selama kampanye oleh Taliban, sementara 33 kursi tetap kosong karena kekerasan.
Parlemen baru dilantik pada bulan April tahun ini.
