Kementerian Keuangan, Luar Negeri dan Angkatan Bersenjata belum menanggapi permintaan komentar. Dari tahun 2013 hingga 2017 Prancis pemasok utama bersenjata Mesir yang menjual 24 pesawat tempur dan opsi tambahan 12 lagi.
Namun, kontrak-kontrak tersebut serta kesepakatan untuk membeli pesawat tempur Rafale sebelumnya sudah hangus. Para diplomat mengatakan hal itu lebih disebabkan masalah finansial bukan isu hak asasi manusia.
Kesepakatan itu gagal karena kemampuan Mesir untuk membayar utang dalam jangka panjang diragukan. Direktur Human Right Watch Prancis Benedicte Jeannerod mengecam kesepakatan ini.
"Dengan menandatangani kontrak yang sangat besar dengan pemerintah (Presiden Mesir Abdel Fattah) el-Sisi yang memimpin penindasan terburuk di Mesir dalam beberapa dekade terakhir, menyingkirkan komunitas pembela hak asasi di negara itu dan melakukan pelanggaran ekstrem dengan alasan perang melawan terorisme, Prancis hanya mendukung penindasan yang kejam ini," kata Jeannerod pada Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
