IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai penguatan dan akselerasi perizinan, pengaturan dan pengawasan menjadi salah satu yang penting dalam penguatan perbankan syariah. Wapres berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dapat merealisasikan sejumlah inisiatif strategis dalam rangka implementasi pilar yang ketiga tersebut.
"Yakni akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi, pengembangan pengaturan yang kredibel dan adaptif serta peningkatan efektivitas pengawasan," kata Wapres dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri DPP Asbisindo secara virtual, Jumat (28/5).
Wapres mengatakan, Pemerintah akan mendukung dan memfasilitasi berbagai upaya yang dibutuhkan guna mewujudkan perizinan, pengaturan dan pengawasan industri perbankan syariah yang semakin baik ke depannya. Sebab, implementasi ke-3 pilar dari Road Map Perbankan Syariah 2020-2025 tersebut membutuhkan sinergi dan kerjasama antara semua pihak yang terkait dalam hal ini OJK selaku regulator, kementerian/Lembaga, industri perbankan syariah dan berbagai pihak terkait lainnya.
“Pemerintah akan mendukung dan memfasilitasi berbagai upaya yang dibutuhkan guna mewujudkan perizinan, pengaturan dan pengawasan industri perbankan syariah yang semakin baik ke depannya,” tegasnya.
Ia juga berharap dukungan berbagai sektor dalam berperan aktif dalam mewujudkan berbagai target dari Road Map tersebut.
Sebelumnya, Wapres menekankan dua pilar untuk mewujudkan perbankan syariah yang berdaya tahan dan berdaya saing tinggi, Yakni penguatan identitas perbankan syariah dan sinergi ekosistem syariah.
Ma'ruf menyebut, penguatan identitas ini merupakan satu dari tiga pilar utama untuk mewujudkan visi road map perbankan syariah 2020-2025 sebagai sebagai perbankan syariah yang berdaya tahan (resilient), berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.
Ia menjelaskan, upaya penguatan identitas perbankan syariah ini bisa dilakukan melalui sejumlah inisiatif strategis, yakni penguatan nilai-nilai syariah, pengembangan produk yang unik dan berdaya saing tinggi, penguatan permodalan dan efisiensi serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah.
Wapres menyebut, untuk penguatan nilai-nilai syariah perlu dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi operasional maupun SDM. Karena itu, ia berharap sejumlah upaya seperti penyusunan kode etik bankir syariah dan sertifikasi kompetensi bankir syariah dapat segera dilaksanakan.
Tak hanya itu, penguatan nilai syariah kata Ma'ruf, perlu melalui implementasi fungsi audit intern atas kepatuhan prinsip syariah juga perlu terus didorong.
"Hal ini harus disadari dan menjadi tanggungjawab seluruh organ perbankan syariah, tidak semata-mata hanya menjadi tugas Dewan Pengawas Syariah," katanya.