Vural mengatakan, meski peta bukanlah fenomena baru, dukungan pemerintah yang berkelanjutan terhadap proyek tersebut melalui Pusat Dokumentasi Politik Islam telah membawa masalah ini ke tingkat yang baru.
Dia mencatat, peta tersebut menunjukkan bahwa semua Muslim berbahaya. Menurut dia ini disiapkan dengan menggunakan data satu sisi, di mana pejabat setempat menyebutkan bahwa setiap Muslim yang mereka pilih adalah wakil dari Islam politik. Di sisi lain, permintaan koreksi terhadap informasi pada peta diabaikan oleh tim yang melakukan penelitian.
Vural menekankan, kelompoknya tidak dapat menjelaskan kepada pihak berwenang mengapa berbagai kebijakan, seperti larangan jilbab di sekolah dasar dan pembentukan Pusat Dokumentasi Politik Islam, dianggap salah. Dia melihat dengan sangat jelas bahwa umat Islam diperlakukan secara berbeda.
"Jika kami adalah agama yang diakui secara resmi di sini, kami menginginkan perlakuan yang sama dengan 15 komunitas agama lainnya. Kami tidak ingin perlakuan yang berbeda atau khusus," katanya, yang juga menggarisbawahi bahwa Muslim adalah bagian dari Austria dan setiap masalah dapat diselesaikan melalui dialog.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
