IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Salah alamat apabila Kedutaan Besar Saudi menjadi sasaran aksi unjuk rasa atas keputusan pemerintah RI dalam membatalkan haji tahun 2021 ini. Karena, sejak awal Kerajaan Saudi belum mengumumkan aturan maupun undangan haji terhadap negara-negara anggota OKI.

"Sehubungan dengan itu, adalah tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi di Jakarta," kata Din Syamsuddin dalam siaran pers, Jumat (11/6).

"Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi, tapi keputusan Pemerintah Indonesia (Menteri Agama)," tambah Din.

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, harusnya masyarakat termasuk DPR meminta penjelasan atau transparansi Pemerintah Indonesia.

"Pembatalan pemberangkatan haji dapat dinilai Pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29, bahwa Pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadat," jelasnya.

Oleh karena itu, mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini meminta pemerintah untuk meninjau kembali keputusan tentang pembatalan haji yang sudah diumumkan oleh Menteri Agama. Sebagaimana surat edaran dari Kerajaan Saudi, bahwa mereka belum mengumumkan undangan haji kepada negara-negara anggota organisasi kerja sama Islam (OKI).

"Sebaiknya pada tingkat ini Pemerintah mengintensifkan komunikasi dan diplomasi. Bila perlu Presiden Jokowi menelepon Raja Salman, atau Wapres Ma'ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam untuk bertemu Raja Salman," kata Din.

Din meyakini, bahwa Saudi akan memperhatikan Indonesia sebagai negera Muslim terbesar di dunia. Namun masalahnya, apakah Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan haji tahun ini.

"Apakah Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan haji tahun ini jika nanti diberi kuota? Termasuk, apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak Saudi Arabia atas Rekomendasi WHO?" tanya Din

Ikuti Whatsapp Channel Republika