IHRAM.CO.ID, JENEWA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kegagalan memperbarui operasi bantuan lintas batas ke Suriah sebelum berakhir bulan depan dapat memicu bencana kemanusiaan baru di daerah yang dikuasai pemberontak di barat laut, Jumat (25/6).
Jutaan orang bergantung pada bantuan yang saat ini disalurkan dari Turki langsung ke barat laut Suriah dalam pengaturan yang disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Tanggapan lintas batas skala besar PBB selama 12 bulan tambahan tetap penting untuk menyelamatkan nyawa," kata juru bicara WHO Christian Lindmeier kepada wartawan di Jenewa.
"Kegagalan untuk memperbarui otorisasi lintas batas PBB akan sangat mengurangi operasi kemanusiaan pusat dan menjerumuskan Suriah barat laut ke dalam bencana kemanusiaan lainnya," ujar dia.
WHO merilis pernyataan itu menjelang apa yang diperkirakan akan terjadi bulan depan antara anggota Barat Dewan Keamanan yang mendukung pembaruan penyeberangan, dan Rusia yang telah memblokir operasi lintas batas lainnya sebelumnya. Moskow, yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan dan telah mendukung perjuangan Presiden Suriah Bashar al-Assad melawan pemberontak, berpendapat bantuan dapat dikirim ke Suriah utara dari ibu kota Damaskus.
Sekitar 1.000 truk menggunakan penyeberangan Bab al-Hawa setiap bulan untuk mengirimkan bantuan dan obat-obatan, termasuk vaksin Covid-19 kepada sekitar 2,4 juta orang yang terkurung di sepanjang perbatasan Turki. "Penghentian pasokan ini hanya dapat menyebabkan peningkatan penyakit dan kematian," kata Lindmeier.
Dia mengatakan upaya PBB membuat rute pasokan dari Damaskus tidak berhasil dan tidak ada konvoi seperti itu yang berhasil dalam 11 bulan terakhir. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari salah satu dari lima anggota tetap Rusia, China, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.
Dalam dekade terakhir, dewan telah terpecah tentang isu Suriah. Rusia telah memveto beberapa resolusi terkait Suriah yang sering didukung oleh China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika