London, sementara itu, merasa kelompok itu harus dikembalikan ke Burma atau Pakistan dengan biaya masing-masing negara. Namun, keduanya, baik Abu Dhabi dan Inggris, tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Harapan bahwa Qatar akan menerima mereka untuk melanjutkan ke Makkah juga pupus.
Pertukaran diplomatik dari tahun 1957 mengungkapkan seluruh masalah. "Karena para peziarah ini miskin, pejabat politik di Abu Dhabi berkewajiban memberi mereka makan dan perawatan medis," keluh seorang pengirim.
Ini dihitung selama dua pekan "jatah minimum" pemerintah Abu Dhabi menghabiskan 1.715 rupee Teluk, mata uang lokal pada waktu itu, atau 180 rupee sehari, sama dengan 12 Poundsterling, atau 250 Poundsterling hari ini, yang memungkinkan untuk terjadinya inflasi.
Pakistan bersikeras bahwa kelompok itu adalah orang Burma. Burma mengklaim bahwa kartu identitas yang paling banyak dibawa hanyalah visa tinggal yang dikeluarkan untuk orang asing. "Pakistan maupun Burma tidak menerima tanggung jawab, dan saya bayangkan jika tetap menjadi milik kita," kata seorang pejabat Inggris waktu itu.
Masalah lainnya adalah banyak kartu identitas yang tidak terbaca seiring berjalannya waktu, dan dalam bahasa yang tidak dapat diterjemahkan secara lokal. Namun, ada cukup banyak materi yang masih ada dalam arsip untuk memberikan indikasi siapa mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
