IHRAM.CO.ID, KAIRO -- Duta Besar Mesir untuk Palestina, Tariq Tayel, mengatakan Kairo terus berdialog dengan negara-negara lain mengenai pembangunan kembali (rekonstruksi) Gaza dan upaya untuk menstabilkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel menyusul konflik pada Mei 2021 lalu.
Tayel mengatakan, Kairo akan melanjutkan upayanya untuk perdamaian (rekonsiliasi) pada sebuah acara pada Senin mendatang di Kedutaan Besar Mesir di Ramallah. Tayel menyoroti pekerjaan yang telah dicapai sejauh ini dalam memindahkan puing-puing bangunan yang hancur di Gaza untuk membuka jalan bagi proyek-proyek baru.
Dia mengatakan, masalah Palestina akan tetap menjadi isu sentral di Timur Tengah. Tayel menuturkan, pekerjaan telah dilakukan pada dua tingkat. Pertama, peluncuran formula kerjasama yang dilakukan tiga pihak (tripartit) antara masyarakat di Mesir, Yordania dan Palestina, dengan tujuan untuk mengembangkan visi bersama guna menghadapi tantangan yang dihadapi dan kebangkitan dari Inisiatif Perdamaian Arab.
"Untuk tingkat kedua, pekerjaan itu mendorong untuk menghidupkan kembali proses perdamaian di tingkat internasional dan bekerja untuk melakukan kontak internasional di antara faktor penentu (determinan) internasional untuk mencapai perdamaian," kata Tayel, dilansir di Arab News, Rabu ( 28/7).
Sebelumnya, pertempuran pecah setelah kelompok pemukim Yahudi mencoba untuk mengusir dan menyita properti warga Palestina lama di Yerusalem Timur.
Pada 10 Mei 2021, kelompok bersenjata Palestina di Gaza mulai meluncurkan roket ke Israel. Pasukan Pertahanan Israel lantas membalas, dengan menembaki Gaza dengan pesawat, drone, dan artileri.
Pada 2002, Inisiatif Perdamaian Arab disusun oleh Arab Saudi, di mana negara-negara Arab menawarkan hubungan normalisasi dengan Israel dengan imbalan kesepakatan kenegaraan dengan Palestina dan penarikan penuh Israel dari wilayah yang direbut pada 1967.
Tayel lantas menekankan kekuatan hubungan Mesir-Palestina. Ia mengatakan, keduanya kerap kali melampaui apa yang dapat dicapai pemerintah secara individu, atau apa yang dapat diakomodasi oleh pekerjaan diplomatik tradisional, karena ini adalah hubungan langsung antara dua bangsa yang menyatu.
Sementara itu, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengacu pada hubungan antara dua masyarakat tersebut sejak revolusi Mesir pada 23 Juli 1952. Ia mengatakan, Revolusi Juli adalah titik balik dalam sejarah Mesir dan seluruh wilayah Arab. Revolusi ini mengangkat nilai-nilai kebebasan, keadilan sosial dan kemandirian.
"Selama Revolusi Juli, kami menemukan komitmen Arab untuk Palestina, dan itu memperkuat ikatan darah antara rakyat Mesir dan pasukan nasionalnya, dan antara rakyat Palestina dan kekuatan revolusionernya. Mesir memiliki posisi tegas dalam mendukung Palestina, rakyatnya, perjuangannya, dan kepemimpinannya," kata Shtayyeh.
"Kami bermitra dengan Mesir dalam solusi politik untuk mengakhiri pendudukan, mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan hak untuk kembali bagi para pengungsi. Kami adalah mitra dalam mengatakan dan percaya bahwa legitimasi Palestina diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina dan pasukan tempurnya," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika