IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menilai Indonesia perlu segera melakukan komunikasi diplomatik dengan pimpinan Taliban yang akan memimpin Afghanistan. Ini perlu dilakukan setelah mereka berhasil menguasai negara itu.
"Pimpinan Taliban tentu akan menjadi pimpinan pemerintah Afganistan, sehingga diplomat kita harus pro-aktif membangun komunikasi dengan mereka," ujar Syaifullah Tamliha kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat, Rabu.
Menurut dia Indonesia sebenarnya sudah mengambil langkah strategis dengan tidak memulangkan para diplomat esensial dari Kabul, termasuk duta besar. Menurut informasi yang dia peroleh, diplomat Indonesia juga terus menjalin hubungan dengan pimpinan Taliban yang berpusat di Doha, Qatar.
"Terakhir beberapa bulan yang lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga berkunjung ke Doha, tentunya mengemban misi yang sama," jelas dia.
Taliban telah menaklukkan Afghanistan dengan mengambil alih kendali ibu kota Kabul dari tangan Presiden Ashraf Ghani dan menduduki istana kepresidenan pada Minggu.
Presiden Ghani sendiri melarikan diri dari Kabul bersama para pembantu dekatnya, dia beralasan kepergiannya untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar.
Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan kelompok garis keras tidak akan menerima pemerintahan transisi. Sebaliknya, Taliban menginginkan transisi kekuasaan segera.
Willy Aditya, wakil ketua Fraksi Nasdem DPR, mengatakan secara informal komunikasi politik sudah dilakukan oleh mantan wakil presiden Jusuf Kalla, meski tidak mengatasnamakan negara secara formal.
Saat itu, JK, sapaan Jusuf Kalla, mengatakan bahwa Taliban akan memerintah Afghanistan dengan lebih terbuka.
Afganistan, kata Willy, adalah negara berdaulat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.“Jadi cepat atau lambat kita pasti berkomunikasi dengan mereka. Tapi berkomunikasinya dengan Taliban sebagai kelompok penguasa negara Afghanistan saat ini, bukan Taliban sebagai kelompok politik,” ujar dia pada Anadolu Agency.
Saat ini Indonesia harus menunggu proses peralihan kekuasaan politik, karena menghormati kedaulatan Afghanistan sebagai sebuah negara.
“Jika terjadi krisis kemanusiaan, Indonesia bisa mengusulkan kepada PBB untuk segera membentuk task force mengatasi krisis tersebut,” ujar dia.
Namun sejauh ini menurut Willy hal tersebut tidak terjadi, kepanikan dan kerusuhan sosial yang terjadi masih wajar sebagai efek perubahan yang terjadi.
Hal itu kata Willy, tidak akan berlangsung lama jika pemerintahan Taliban mau bersikap lebih moderat dan terbuka. Dan ini sudah dibuktikan dengan proses penguasaan Kabul yang minim kontak senjata. Taliban juga berkomitmen tidak merusak kedutaan besar negara lain yang sudah ada di sana, ujar dia.
“Ini menunjukkan bahwa mereka menyadari berpolitik pada level negara akan berbeda dengan level lokal. Bukan hal mudah mengurus negara, apalagi jika pilihannya adalah sikap dan ideologi yang keras. Terlebih di era seperti saat ini,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika