"Kami ingin kembali menggarisbawahi bahwa hingga sekarang, tidak ada satupun negara yang mengakui pemerintahan saat ini di Afghanistan," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasya dalam pengarahan media yang dilakukan secara hibrida atau campuran antara kehadiran fisik dan virtual, Kamis (13/1/2022). 

"Namun, di sisi lain hampir semua negara melakukan engagement atau interaksi dengan pihak Taliban, termasuk dalam hal ini adalah negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa," ujarnya menambahkan.

Oleh karena itu, lanjut dia, penting untuk membedakan kedua hal tersebut. Diantaranya memfasilitasi proses bantuan kemanusiaan dan hal-hal yang bersifat esensial, serta isu besar yang kerap dipertanyakan terkait aspek pengakuan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Faiza menjelaskan bahwa pengiriman bantuan ke Afghanistan disertai dengan tim dari Jakarta dan dibantu oleh tim esensial yang semula berada di Islamabad. Semua ini merupakan bentuk bantuan kemanusiaan.

Selain itu, langkah RI juga mencakup aktivitas perlindungan warga negara Indonesia (WNI). Sebab ada sejumlah WNI yang bekerja di berbagai badan PBB telah mulai kembali bekerja di Afghanistan.

Akhir pekan lalu, Indonesia mengirimkan dua pesawat berisi bantuan sembako untuk rakyat Afghanistan. Bantuan tersebut dilepas langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Faiza menuturkan bahwa hingga kini Kemenlu memonitor proses penyaluran bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh World Food Programme atau Program Pangan Dunia (WFP), badan kemanusiaan PBB. Sementara itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Abdul Qadir Jailani mengatakan, Indonesia terus berkomitmen membantu rakyat Afghanistan yang dilanda krisis kemanusiaan bahkan sejak sebelum Taliban berkuasa di negara Asia Tengah itu pada pertengahan Agustus 2021.

Indonesia terus mendorong terwujudnya sebuah proses politik dalam rangka mewujudkan Afghanistan baru. Yakni  negara yang lebih inklusif dan lebih ramah dengan Hak Asasi Manusia, terutama hak-hak wanita dan non minoritas.

"Dalam hal ini sebagaimana yang sudah disampaikan Ibu Menlu di berbagai kesempatan soal usulan roadmap yang konkret bagaimana proses politik di Afghanistan dapat terwujud," ujar Abdul Qadir dalam kesempatan yang sama.

Selain bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan dan nutrisi yang dikirim pada akhir pekan lalu, Indonesia yang bekerja sama dengan organisasi nirlaba Aga Khan juga akan menyampaikan bantuan dana senilai hampir Rp2,2 miliar.

"Untuk rentang tahun 2022-2024, pemerintah juga sudah berkomitmen untuk memberikan 2,85 juta dolar AS atau setara Rp41,61 miliar. Semua dana tersebut akan ditujukan untuk pembangunan kapasitas sumber daya manusia Afghanistan, terutama untuk wanita melalui beasiswa dan lainya," kata Abdul Kadir.

Dalam hal ini, Indonesia juga sudah melakukan penjajakan dengan berbagai lembaga termasuk universitas di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memfokuskan bantuan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas lain di Afghanistan, 

Abdul mengatakan, Menlu Retno tengah dalam pembicaraan secara khusus dengan Menlu Qatar untuk bekerja sama dalam menggelar konferensi tentang pemberdayaan perempuan Afghanistan. Meski belum secara jelas apakah konferensi tersebut bakal diadakan dalam waktu dekat, mengingat pandemi yang masih mendera dunia ini.

"Diharapkan konferensi tentang perempuan Afghanistan itu nantinya akan menghasilkan sejumlah kesepakatan proyek dalam peningkatan pemberdayaan perempuan di Afghanistan," tukasnya.

n ferginadirab