IHRAM.CO.ID, KABUL – Taliban telah mengumumkan pemerintahan sementara. Semua anggotanya merupakan laki-laki dan diambil secara eksklusif, termasuk seorang pria di bawah sanksi PBB sebagai perdana menteri.
Daftar nama pemerintah baru diumumkan pada Selasa (7/9), tiga pekan setelah Taliban meraih kemenangan militer saat pasukan asing yang dipimpin AS mundur. Mullah Mohammad Hasan Akhund, menteri senior pada masa Taliban berkuasa tahun 1990-an kini menduduki jabatan sebagai perdana menteri sementara.
Sementara itu, Abdul Ghani Baradar yang mengawasi penandatangan perjanjian penarikan pasukan AS pada tahun 2020 ditunjuk sebagai wakil perdana menteri. Pengumuman pemerintahan Taliban tersebut mengundang reaksi dunia. Berikut bagaimana negara di dunia dan kelompok internasional menanggapi pengumuman itu, dilansir Aljazirah, Rabu (8/9):
1. Amerika Serikat (AS)
AS mengatakan prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak dari beberapa orang yang ditunjuk oleh Taliban untuk mengisi posisi teratas di pemerintahan baru Afghanistan.
“Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita. Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu,” kata juru bicara departemen luar negeri.
“Kami memahami Taliban telah menghadirkan daftar nama sebagai kabinet sementara. Namun, kami akan menilai Taliban dengan tindakan bukan kata-katanya,” tambahnya.
2. Turki
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dengan hati-hati dia memantau perkembangan di Afghanistan. “Kami tidak tahu berapa lama kabinet sementara ini akan bertahan. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti proses ini dengan hati-hati,” ujar dia kepada wartawan dalam kunjungan resmi ke Republik Demokratik Kongo.
3. Qatar
Pejabat tinggi Qatar mengatakan Taliban menunjukkan pragmatisme dan harus diadili atas tindakan mereka dalam sebuah wawancara eksklusif. Dia menambahkan tidak diragukan lagi Taliban adalah penguasa de facto Afghanistan.
“Mereka telah menunjukkan banyak pragmatisme. Mari kita ambil peluang di sana dan lihat tindakan publik mereka. Mereka adalah penguasa de facto,” kata Asisten Menteri Luar Negeri Lolwah al-Khater yang tidak mengumumkan pengakuan resmi terhadap penguasa baru Afghanistan.
4. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Juru Bicara PBB, Farhan Haq, mengatakan badan global tidak terlibat dalam tindakan pengakuan pemerintah. “Itu adalah masalah yang dilakukan oleh negara-negara anggota, bukan oleh kami. Dari sudut pandang kami, mengenai pengumuman hari ini, hanya penyelesaian yang dinegosiasikan dan inklusif yang akan membawa perdamaian berkelanjutan ke Afghanistan,” kata Haq.
PBB berkomitmen untuk berkontribusi pada solusi perdamaian dengan mempromosikan hak asasi manusia semua warga Afghanistan. Khususnya hak perempuan dan anak perempuan serta memberikan bantuan kemanusiaan.
5. Wanita PBB
Kepala Badan Perempuan PBB, Pramila Patten, mempertanyakan komitmen Taliban dalam melindungi dan menghormati hak perempuan dan anak perempuan. Sebab, dia melihat adanya pengecualian perempuan dalam pemerintahan baru Afghanistan.
Dia menyebut partisipasi politik perempuan merupakan prasyarat mendasar untuk kesetaraan gender dan demokrasi sejati. “Dengan mengecualikan perempuan dari pemerintahan, kepemimpinan Taliban telah mengirimkan sinyal yang salah tentang tujuan yang mereka yang menyatakan untuk membangun masyarakat yang inklusif, kuat, dan sejahtera,” ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika