IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Cendekiawan Muslim Prof Din Syamsuddin mengusulkan pembentukan dewan vaksin nasional. Menurut dia, dewan tersebut meski seharusnya dibentuk sejak awal pandemi, tetap diperlukan agar vaksinasi melibatkan berbagai elemen termasuk unsur keagamaan.
"Dewan vaksin ini untuk memastikan, pertama, kehalalannya. Kedua, ketahanan data warga negara. Jadi jangan sampai vaksin dan vaksinasi ini membocorkan informasi data warga negara dan kalangan-kalangan lain," tutur dia dalam konferensi pers virtual penyampaian pokok-pokok pikiran 100 tokoh bangsa, Rabu (22/9).
Din juga menuturkan, pemerintah tidak bisa menentukan atau memilih sendiri vaksin tertentu, apalagi jika vaksin tersebut tidak diakui di negara lain. Dampaknya pun membuat warga negara, dalam hal ini umat Muslim, terhalang untuk menunaikan ibadah umroh karena vaksin yang tidak diakui oleh Arab Saudi.
Dalam kesempatan itu, Din juga menyinggung penanggulangan pandemi yang ditujukan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Menurutnya, yang terjadi sekarang justru kekebalan vaksinasi melalui program vaksinasi.
Dia pun mempertanyakan keamanan data warga negara yang telah divaksin dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. "Maka kami mengusulkan agar dibentuk dewan vaksin nasional yang terdiri dari berbagai elemen termasuk keagamaan untuk memastikan kehalalan dan ketahanannya," ucapnya.
Sebanyak 100 tokoh bangsa melakukan pertemuan virtual pada 18 Agustus lalu untuk membahas langkah-langkah yang tepat dan cepat sebagai solusi menyelamatkan negeri dari pandemi Covid-19. Pembahasan tersebut menghasilkan sejumlah pokok pikiran yang ingin disampaikan langsung kepada pemerintah.
Di antara 100 tokoh bangsa tersebut, ialah Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA, Ketua Umum PP Syarikat Islam Dr Hamdan Zoelva SH MH, dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, Prof Din Syamsuddin, Prof Azyumardi Azra, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal.
Salah satu yang disoroti yakni mengenai faktor strategis yang harus diperhatikan pemerintah dalam melanjutkan upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah harus menggalang kekuatan masyarakat madani dengan melibatkan dan bekerja sama dengan organisasi atau lembaga masyarakat sebagai subyek perubahan.
"Pemerintah tidak arif merasa bisa mengatasi masalah sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Kekuatan filantropi dalam masyarakat madani merupakan modal besar yang dapat dimanfaatkan bagi penanggulangan pandemi," demikian pernyataan 100 tokoh bangsa dalam ikhtisar pokok-pokok pikiran 100 tokoh bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika