IHRAM.CO.ID, KAIRO -- Organisasi Hak Asasi Manusia We Record mengungkapkan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi telah membangun penjara terbesar dalam sejarah Mesir. Temuan tersebut merupakan sebuah indikasi rezim Sisi memprediksi tantangan lebih lanjut terhadap pemerintahannya.
Melalui analisis unggahan media sosial, foto, rekaman video dan video satelit, We Record menetapkan penjara itu dibangun di Wadi Natroun di Kegubernuran Beheira. Kapasitas penjara cukup besar untuk 34 ribu tahanan. Menurut We Record, kompleks itu juga memiliki rumah sakit, kompleks pengadilan, kantor intelijen, dan beberapa penjara internal. Di dalamnya juga terdapat masjid, rumah kaca, dan bangunan lain yang diyakini sebagai sel kurungan tersendiri.
“Kapasitas penjara ini dan cara membangunnya tidak menunjukkan adanya peningkatan di bidang hak asasi manusia di Mesir,” kata Kepala Unit Investigasi Sumber Terbuka We Record Haitham Ghoniem. Ghoniem menilai, pembangunan kompleks ini menunjukkan Al-Sisi meramalkan adanya periode yang sulit baginya dan perlu menangkap lebih banyak orang.
"Jika revolusi baru akan datang, dia harus siap untuk itu," ujar dia. Sejak kudeta militer pada tahun 2013, penjara Mesir telah penuh dengan pembangkang politik yang sebagian besar berani berbicara tentang pelanggaran berat hak asasi manusia.
Dilansir Middle East Monitor, Selasa (12/10), pada tahun 2016, Jaringan Informasi Hak Asasi Manusia Arab mengatakan Mesir telah membangun 13 penjara baru untuk menampung ribuan tahanan politik yang terus ditangkap. Banyak yang ditahan tanpa pengadilan meskipun ada batasan dua tahun di bawah hukum Mesir. Karena periode dua tahun akan segera berakhir, mereka didaur ulang ke kasus baru untuk memperpanjang penahanan mereka.
Banyak tahanan sekarat dalam kematian yang berkepanjangan karena penolakan perawatan medis yang meluas dan sistematis di sel yang berventilasi buruk dengan sedikit sinar matahari dan makanan yang tidak mencukupi.
Baru-baru ini, lonjakan bunuh diri atau upaya bunuh diri telah dilaporkan karena para tahanan tidak dapat menangani kondisi buruk. Aturan pembatasan semakin ketat termasuk pada kunjungan keluarga. Komite Keadilan yang berbasis di Jenewa telah meminta pihak berwenang Mesir untuk menghentikan eksekusi massal karena hukuman didasarkan pada pengadilan yang tidak adil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
