REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL - Lebanon memiliki sistem pembagian kekuasaan yang diakui di mana jumlah perwakilan, posisi politik, dan distribusi kekuasaan telah ditentukan sebelumnya di antara kelompok-kelompok agama di negara tersebut. Ada 18 komunitas agama yang diakui di Lebanon, dan dengan sistem pembagian kekuasaan berbasis sekte, identitas Lebanon yang menyeluruh kini tidak terlihat lagi.

Lebanon adalah salah satu negara komunitarian paling ekstrem di dunia. Identitas sektarian sangat membentuk kesetiaan politik serta persona publik individu. Karena kepentingan sektarian terkait dengan kepentingan pribadi, tidak mungkin ada identitas nasional kolektif yang kuat.

Akibatnya, kebijakan luar negeri negara menderita dari identitas yang terfragmentasi ini. Perkembangan terakhir dan pertikaian diplomatik antara Lebanon dan Aliansi Saudi mengungkapkan fakta ini sekali lagi.

Sistem Pembagian Kekuasaan Lebanon

Sistem politik berbasis agama Lebanon disebut konfesionalisme. Sistem ini diwarisi dari periode mandat Prancis dan diperbarui ketika Lebanon mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1943.

Pada awalnya, parlemen dibagi menjadi rasio 6-5 Kristen dan Muslim. Posisi politik kritis didistribusikan di antara komunitas yaitu, presiden harus seorang Kristen Maronit, perdana menteri seorang Muslim Sunni, dan ketua parlemen harus seorang Muslim Syiah. Sistem pembagian kekuasaan yang telah ditentukan sebelumnya dapat bekerja dengan baik ketika demografi stabil.

Namun, mereka cenderung menciptakan kebuntuan dalam sistem dan immobilisme politik seiring dengan perubahan demografi. Perang Arab-Israel 1967 membuka jalan bagi perubahan demografis di Lebanon yang signifikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika