Jumlah pemilih adalah masalah sentral, karena para pengamat menganggapnya sebagai barometer legitimasi dalam pemilihan dengan kandidat pro-demokrasi sebagian besar tidak hadir. Lebih dari sepertiga kursi akan dipilih oleh komite yang diisi dengan loyalis Cina dan tindakan keras UU Keamanan Nasional yang diberlakukan telah memenjarakan sejumlah kandidat kelompok masyarakat sipil telah dibubarkan.

"Jelas, tujuan pemerintah adalah untuk mengamankan jumlah pemilih yang tinggi. Jika tidak, itu dapat mendelegitimasi pemilihan ini," kata seorang profesor ilmu politik di Baptist University Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan.

Pemerintah  mengirim pesan teks menyeluruh kepada penduduk Hong Kong yang mendesak orang untuk memilih pada Sabtu (18/12). Kepala Sekretaris dan mantan Menteri Keamanan Hong Kong, John Lee, mendesak orang-orang untuk hadir. Dia, mengatakan mereka yang tidak berpartisipasi adalah pengkhianat yang ingin pemungutan suara gagal.

Keamanan diperketat di sekitar kota, dengan 10.000 polisi dan sekitar 40.000 petugas pemilihan pemerintah dikerahkan. Menjelang sore para sukarelawan masih menempelkan pamflet pada orang yang lewat di dekat tempat pemungutan suara yang sepi, tiang lampu yang dihiasi dengan bendera.

"Situasinya kritis. Saya mendesak semua orang untuk memilih," ujar kepala partai pro-Beijing terbesar DAB, Starry Lee, mengatakan dalam rekaman putaran yang diputar dengan pengeras suara di distrik kelas pekerja Wong Tai Sin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika