Rabu 05 Jan 2022 19:08 WIB

Menlu Israel dan Iran Saling Sindir di Media Sosial

Israel sebut Iran membuat kehidupan warganya menyedihkan.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Esthi Maharani
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid
Foto: AP/DEBBIE HILL/Pool UPI
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid

IHRAM.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mencuit bahwa pemerintah Iran membuat kehidupan warganya menyedihkan. Pernyataan itu merupakan kritik atas kondisi Iran di tengah berbagai boikot internasional.

Dilansir dari Middle East Eye, Selasa (4/1/2022), pertengkaran Israel dan Iran meletus setelah Lapid ditanya dalam sebuah wawancara pekan lalu apakah Israel memiliki kemampuan untuk menyerang fasilitas pengayaan uranium atau situs senjata di Iran. Lalu dia menjawab bahwa negaranya mampu melakukan itu.

"Israel memiliki kemampuan, beberapa di antaranya dunia, dan bahkan beberapa ahli di lapangan, bahkan tidak bisa dibayangkan. Dan Israel akan melindungi dirinya dari ancaman Iran," katanya.

Sementara Menteri luar negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian membalas di media sosial pada terhadap apa yang dia sebut "catatan mengganggu menteri luar negeri rezim Israel palsu terhadap bangsa besar Iran".

"Kami akan secara kuat dan rasional membela hak, kepentingan, dan kemajuan rakyat Iran. Zionisme tidak memiliki tempat di masa depan dunia," kata Amir-Abdollahian dalam bahasa Persia.

Ketegangan di kawasan itu telah meningkat ketika kekuatan dunia bernegosiasi dengan Iran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.  Peretas menyerang dua surat kabar Israel pada hari Senin pada peringatan kematian komandan Iran Qassem Soleimani, dan Israel menargetkan sejumlah besar aset militer Iran di Suriah pekan lalu.

Israel telah berulang kali mengatakan pihaknya berhak untuk mengambil tindakan militer independen untuk membela diri dan telah mencoba untuk menekan mitra internasionalnya untuk menolak kembali ke perjanjian tersebut.

Pemerintahan Biden telah berusaha untuk kembali ke kesepakatan yang ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada 2018. Setelah keluar dari kesepakatan itu, pemerintahan Trump memberlakukan kembali serangkaian sanksi hukuman terhadap Iran.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement