IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Calon jamaah haji tidak mempersoalkan ada tambahan Rp 10 juta untuk keberangkatan tahun ini. Jamaah saat ini hanya ingin kepastian keberangkatan untuk ibadah haji.
"Sebenarnya berapa biaya saya gak tahu yang penting berangkat," kata Ade Rosita (54) calon jamaah asal Jawa Barat, saat dihubungi Republika, Kamis (17/2/2022).
Ade mengaku belum mengetahui kapan dia berangkat untuk ibadah haji. Karena yang dia ketahui setelah mendaftar dinformasikan bahwa dia akan berangkat sekitar 20 tahun lagi. Dua tahu tidak ada keberangkat ibadah haji karena pendemi ini membuat ia semakin pesimis bahwa dia akan cepat berangkat.
"Kapan berangkat saya gak tahu. Apa masij sampai umur atau tidak," ujarnya.
Ade berharap pemerintah membuat kebijakan baru agar antrian panjang jamaah haji ini tidak terjadi di Indonesia. Menurutnya masalah biaya bagi umat Islam Indonesia tidak penting asal mereka bisa cepat berangkat ibadah haji.
"Namanya juga untuk ibadah di luar negeri pasti ada biaya besar. Maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru agar tidak ada antrian panjang," katanya.
Menurutnya jika tidak ada kebijakan dari pemerintah maka antrian panjang akan terus terjadi. Ade memastikan jamaah terutama yang sudah lanjut usia tidak akan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji.
"Karena usianya tidak cukup sampai pada waktu yang telah ditentukan untuk berangkat," katanya.
Sementara itu, Firdausi calon jamaah haji asal Solo, mengatakan, penambahan Rp 10 juta harus jelas peruntukannya untuk apa. Pemerintah wajib menjelaskannya terkait penambahan biaya ini jangan sampai menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah.
"Sehingga tidak menimbulkan praduga tidak benar, menimbulkan kegelisahan baru," ujarnya.
Menurutnya, di tengah pandemi ini jamaah memahami akan ada penambahan biaya terkait dengan segala persoalan pandemi, salah satunya untuk protokol kesehatan. Namun, ia meminta kepastian keberangkatan ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji secepatnya.
"Sementara keinginan yang begitu luar biasa setelah terhenti dua tahun tidak berangkat karena tertunda tidak diganggu hal-hal yang seperti itu," katanya.
Firdausi, menyarankan tambahan 10 juta itu tidak perlu diambil dari uang jamaah langsung tetapi dari dana hasil pengelolaan oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya bagi jamaah tertentu dalam hal ini golongan menengah kebawah akan keberatan dengan nilai seperti itu jika dibebankan langsung kepada jamaah.
"Solusi yang lain tentu sekali lagi bisa di cover dengan dana simpanan haji yang dikelola oleh pemerintah," katanya.
Menurutnya, jumlah jamaah tahun ini tidak begitu banyak, karena akan ada pengurangan kuota dari setiap masing-masing negara. Pengurangan kuota haji di masing-masing negara ini terkait juga dengan masalah protokol kesehatan.
"Karena mungkin tahun ini jumlah yang haji juga tidak banyak karena memang seperti berita yang kita dengar ada pengurangan yang signifikan untuk haji seluruh dunia terkait dengan situasi pendemi ini," katanya.
Firdausi mengatakan, jamaah meniliai tambahan itu realistis karena ada pembiayaan untuk protokol kesehatan di masa pandemi. Meski demikian tetap harus jelas peruntukannya hingga tidak menimbulkan kecurigaan jamaah kepada pemerintah.
"Sehingga jika ada penambahan terkait dengan adanya proses yang dikenakan dan aturan-aturan terbaru oleh pemerintah Saudi terkait Haji maka penambahan itu menurut saya adalah wajar," kata Firdausi.
Dia mengatakan, tahun ini jumlah jamaah haji tidak sebanyak dari kuota yang biasanya bahkan dipastilan akab sangat sedikit. Untuk itu kata dia, jumlah yang sedikit ini akan membuat biaya penyelenggaraan ibadah haji akan semakin membengkak.
"Maka dari itu biaya dapat dicover dengan dana haji yang ada," katanya.
Karena kata dia, penambahan biaya ini jika dibebankan langsung kepada jamaah akan menjadi beban psikologis. Untuk itu pemerintah harus bijak dalam memberikan keputusan untuk menaikkan biaya haji.
"Selain sehingga jamaah yang sudah dua tahun menunggu tentu menjadi beban psikologis, tidak diberatkan, tidak dipusingkan dengan tambahan-tambahan ongkos," katanya.
Demi menghilangkan keresahan itu maka sudah sepatutnya pemerintah melalui BPKH dapat menanggung biaya yang 10 juta. Karena tidak semua jamaah haji itu merupakan jamaah yang memiliki kemampuan secara finansial.
"Sehingga sekali lagi tambahan biaya 10 juta yang akan dibebankan kepada jamaah bisa dicover dengan haji yang dikelola oleh BPKH," katanya.
Firdausi mengatakan, jamaah telah memaklumi kegagalan berangkatnya sampai dua kali. Namun, jamaah yang seharusnya berangkat dua tahun yang lalu tidak jadi berangkat tertunda tetap ingin mendapatkan kepastian keberangkatan .
"Gagal berangkat karena memang masa pedemi," katanya.
Firdausi mengatakan, jika tahun ini Pemerintah Indonesia mendapat izin dari Saudi untuk mengirimkan jamaah, pemerintah harus dapat memastikan jamaah haji dapat mematuhi mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh Arab Saudi. Ketentuan protokol kesehatan ini yang menyebabkan biaya Haji membengkak.
"Tentu kita masih dalam situasi pandemi yang harus menyesuaikan dengan prokes dan aturan-aturan terkait pemberangkatan haji oleh Saudi, tentu Ini menjadi persoalan baru yang juga merembet pada sisi pembayaran ongkos haji tahun ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika