IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag), Prof Kamaruddin Amin mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyikapi perbedaan, termasuk yang berkaitan dengan penetapan awal Ramadhan 1443 Hijriyah.
"Tahun ini potensi perbedaannya (penetapan awal Ramadhan) sangat besar sekali. Saya berharap kita semua bisa menjelaskan kepada masyarakat, walaupun kita berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai," kata Kamaruddin melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Selasa (29/3/2022).
Menurutnya, perbedaan merupakan sesuatu yang lumrah di Indonesia. Untuk itu, Kemenag mengajak semua elemen masyarakat untuk menghargai pendapat dari orang lain, termasuk dalam menentukan awal Ramadhan 1443 Hijriyah.
"Inilah karakter negara, bangsa yang berasaskan Pancasila. Kita sebagai penyelenggara negara tidak bisa memaksakan. Beda dengan negara agama, negara teokrasi seperti Arab Saudi yang memiliki kewenangan terkait agama, misalnya negara sudah bilang puasa, tidak boleh ada yang tidak puasa," ujarnya.
Kamaruddin yang juga Guru Besar Ilmu Hadits di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini menjelaskan, Indonesia tidak sama dengan Arab Saudi. Indonesia merupakan negara yang beragama, di sisi lain berdemokrasi.
“Negara kita tidak bisa memaksakan ketika sudah terkait dengan keyakinan, pengamalan ajaran agama, pemerintah tidak bisa memaksakan pendapatnya. Jadi kita harus menerima perbedaan ini, kita harus menghargai dan memahami. Kita tidak hanya memahami dan menghargai, tapi juga harus memahamkan orang lain tentang pentingnya saling memahami dan menghargai," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kemenag akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadhan 1443 Hijriyah pada Jumat, 1 April 2022. Sebagaimana biasa, sidang yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kemenag ini akan didahului Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
