IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama (Kemenag) memastikan jumlah jamaah haji Indonesia setelah pemerintah Arab Saudi membuka pelayanan ibadah haji bagi satu juta orang pada musim haji tahun 1443 Hijriah/2022.
"Kementerian Agama harus segera memastikan berapa jumlah pasti yang diberikan bagi Indonesia karena menyangkut dengan persiapan anggaran yang akan dibebankan kepada setiap jamaah haji," kata Ace Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (10/4/2022).
Dia mengatakan, dibukanya kembali penyelenggaraan haji tahun 2022 telah menjawab kepastian pelaksanaan haji.Menurut dia, kebijakan pemerintah Arab Saudi itu bagi Indonesia, perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan teknis terutama yang penting adalah kepastian alokasi kuota bagi muslim Indonesia.
"Kami Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR saat ini akan segera menetapkan bipih (biaya yang disetorkan setiap jamaah) berdasarkan atas jumlah kuota," ujarnya.
Ace Hasan mengatakan, penyusunan bipih akan dihitung berdasarkan atas kebutuhan tiket pesawat, akomodasi, konsumsi dan transportasi di Arab Saudi dan dalam negeri, dan keperluan jamaah lainnya yang dibutuhkan para jamaah.Menurut Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR itu, pemerintah Indonesia harus segera mendata calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan persyaratan di bawah usia 65 tahun dan dipastikan mereka telah mendapatkan vaksin yang diakui Pemerintah Arab Saudi.
"Yang sangat penting juga Kementerian Agama harus dapat menjelaskan kepada calon jemaah haji di atas usia 65 tahun yang seharusnya berangkat tahun ini agar mereka tidak kecewa," katanya.