Usai Dilantik, Netanyahu akan Legalkan Pos Pemukim Israel di Tepi Barat

Kamis , 17 Nov 2022, 20:23 WIB Reporter :Umar Mukhtar/ Redaktur : Ani Nursalikah
Pemimpin Partai Likud Israel Benjamin Netanyahu membuat pernyataan setelah Presiden Israel Isaac Herzog menugaskannya untuk membentuk pemerintahan, di Yerusalem, Ahad, 13 November 2022. melayani pemimpin kembali berkuasa setelah jeda satu tahun. Dengan Netanyahu datang apa yang diharapkan menjadi koalisi sayap kanan paling Israel yang pernah ada. Usai Dilantik, Netanyahu akan Legalkan Pos Pemukim Israel di Tepi Barat
Pemimpin Partai Likud Israel Benjamin Netanyahu membuat pernyataan setelah Presiden Israel Isaac Herzog menugaskannya untuk membentuk pemerintahan, di Yerusalem, Ahad, 13 November 2022. melayani pemimpin kembali berkuasa setelah jeda satu tahun. Dengan Netanyahu datang apa yang diharapkan menjadi koalisi sayap kanan paling Israel yang pernah ada. Usai Dilantik, Netanyahu akan Legalkan Pos Pemukim Israel di Tepi Barat

IHRAM.CO.ID, TEPI BARAT -- Perdana Menteri Israel yang baru terpilih dalam pemilihan awal bulan ini, Benjamin Netanyahu berjanji melegalkan puluhan pos pemukim ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Upaya legalisasi ini dilakukan setelah Netanyahu melakukan pertemuan dengan politikus sayap kanan Itamar Ben-Gvir.

 

Terkait

Ben-Gvir sendiri adalah pemimpin Partai Otzma Yehudit, partai Yahudi sayap kanan yang dikenal anti-Arab. Keduanya bertemu pada Rabu (16/11/2022) waktu setempat. Dilansir Aljazirah, Kamis (17/11/2022), mereka setuju melegalkan pos terdepan dalam waktu 60 hari setelah pemerintahan Netanyahu dilantik.

Baca Juga

Partai Likud yang dipimpin Netanyahu dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut, menyampaikan, kedua politikus Israel membuat kemajuan signifikan. Namun, sekalipun ada kesepakatan telah dibuat, tidak ada jaminan itu akan memenuhi jumlah suara yang diperlukan di parlemen Israel (Knesset).

Di antara pos terdepan yang akan disahkan berdasarkan rencana tersebut adalah Homesh, pemukiman kontroversial yang dikosongkan pada 2005, yang terletak di antara kota Nablus dan Jenin di Palestina. Homesh terletak di Route 60, jalan raya utama utara-selatan di Tepi Barat yang diduduki, yang digunakan oleh warga Palestina dan pemukim Yahudi.

Semua permukiman Israel, termasuk pos terdepan, adalah ilegal menurut hukum internasional. Namun Israel hanya menganggap pos-pos terdepan sebagai ilegal berdasarkan undang-undangnya sendiri. Pemerintah Israel mengklaim pos-pos itu dibangun oleh pemukim individu atau kelompok pemukim, dan bukan oleh pemerintah.

Namun, berbagai laporan yang disampaikan oleh kelompok pemantau dan hak asasi menunjukkan pemerintah Israel menyediakan infrastruktur, dukungan, dan pendanaan bagi para pemukim untuk membangun pos-pos terdepan.

Netanyahu, yang digulingkan setelah 12 tahun berkuasa pada 2021, secara resmi ditugaskan pada Ahad kemarin oleh Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan. Partai Likud dan sekutu ultra-nasionalisnya, termasuk Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich dari aliansi Zionisme Religius, meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung pada 1 November lalu untuk merebut 120 kursi Knesset.

Di sisi lain, warga Palestina di Nablus merasa cemas jika rencana legalisasi pos-pos pemukim Israel itu dilaksanakan. Mengingat kenyataan yang sudah tegang di lapangan sejak tahun lalu, dengan meningkatnya serangan pemukim. Jurnalis lokal Palestina, Shadi Jararah mengatakan kepada Aljazirah, legalisasi pos terdepan Homesh tanda kehancuran bagi warga Palestina di jalan Nablus-Jenin.

"Saat ini, hampir setiap hari ada serangan pemukim terhadap warga Palestina di jalan utama 60, dan juga di rumah-rumah di Burqa. Kehadiran pemukim di Homesh, dan di jalan utama menuju Jenin, akan menimbulkan ketegangan yang lebih tinggi," kata Jararah, mengacu pada desa Palestina di sebelah Homesh.

Menurut Jararah, tentara Israel telah menempatkan tiga pos pemeriksaan di jalan utama, sepanjang jarak sekitar 11 kilometer antara pemukiman terdekat Shavei Shomron, dan pos terdepan Homesh. Hal ini mereka lakukan karena adanya pemukiman di daerah tersebut, dan meningkatnya serangan bersenjata terhadap tentara dan pemukim di daerah tersebut sejak tahun lalu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini