IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) telah mengirim surat kepada anggotanya untuk menunda berangkatkan jamaahnya ke Tanah Suci mulai 20 Januari 2019. Penundaan itu merupakan bentuk protes terhadap kebijakan rekam biometrik sebagai syarat mendapat visa umrah yang dinilai menyulitkan sebagian jamaah di daerah-daerah.
Direktur Utama PT Kemang Nusantara Travel H Muhammad Khoeron MA mengatakan, apa yang dilakukan AMPHURI merupakan sebuah usaha yang mesti diikuti asoisasi lain agar ketentuan rekam biometrik tidak dilanjutkan pemerintah Saudi. "Sebetulnya itu sebuah langkah maju dan berani," tegasnya kepada Republika.co,id, Kamis (27/12).
Namun, jika usaha seperti yang telah dilakukan AMPHURI itu tidak ada yang mendukung dari asosiasi lain dan juga pemerintah, maka tidak akan berpengaruh pada kebijakan Pemerintah Saudi.
"Kalau itu tidak diikuti oleh semua asosiasi saya rasa akan kurang efektif. Sebaiknya benar-benar dilaksanakan oleh semua asosiasi sehingga bisa dapat perhatian oleh pihak saudi," katanya.
Meski travel umrahnya bergabung dengan AMPHURI, Mohamad Khaeron mengaku, akan menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan jamaah yang jadwalnya sudah ditentukan jauh sebelum ada ajakan penundaan. "Kalau saya wait and see karena sudah ada blok seat juga setiap bulannya," katanya.
Untuk itu, kata Mohammad Khaeron, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang gabung keanggotaannya AMPHURI harus dapat membaca risiko ke depan terkait penundaan ini. Apalagi, kata dia, gerakan ini merupakan gerakan individual yang dilakukan oleh sebagian PPIU.
"Tanpa terorganisasi seluruh unsur terkait malah jadi bumerang menurut saya," katanya.
Sebaiknya kata dia, keputusan sebesar itu harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan dukungan dari semua asosiasi yang ada. Itu, kata dia, kemungkinan baru akan efektif walaupun tidak menjamin ketentuan rekam biometrik tidak akan dilanjutkan Saudi.
H Mohamad Khaeron menyayangkan, issue visa biometrik yang telah menyulitkan jamaah di daerah-daerah pelosok, tidak menyentuh pihak terkait. Sehingga, ketentuan biometrik masih dilanjutkan.
"Sayangnya isunya sepertinya kurang bergaung. Jadi mungkin opsinya bisa dipertimbangkan demo besar-besaran semua travel dan seluruh karyawan bila perlu seluruh jamaah longmarch dari DPR ke Istana mungkin baru bisa terdengar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
