REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA - Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan kredit bagi usaha kecil mikro sebanyak Rp 500 miliar untuk tahun ini. Namun, dana pinjaman murah yang dijamin pemerintah ini baru diserap oleh sekitar sembilan juta pelaku UKM, dari sekitar 56,5 juta unit UKM. Karena itu, kata Menteri Koperasi dan UKM Syariefudin Hasan, para pelaku industri usaha rakyat, khususnya perempuan yang banyak bergerak di sektor ini, diharapkan bisa memanfaatkan dana itu.
“Kementerian mendorong pelaku usaha industri rakyat untuk bisa mengajukan kredit dan bisa menerima kredit usaha rakyat. Karena, ini merupakan program yang dijamin pemerintah,” katanya seusai menjadi pembicara dalam Forum Kerja Sama Ekonomi dan Wanita APEC, Sabtu (8/9).
Dalam skema ini, katanya, kredit di bawah Rp 20 juta diberikan tanpa agunan. “Penyalurannya melalui bank yang kita tunjuk. Mereka tidak akan mempersulit, tapi akan memudahkan para nasabah,” ujarnya.
Menurutnya, seperti di banyak negara peserta APEC, UKM juga turut menopang perekonomian negara. Indonesia memiliki sekitar 56,5 juta unit UKM dan sebagian besar atau sekitar 60 persen dimiliki oleh kaum wanita.
“Perempuan, di samping ulet dalam bidang usaha, juga disiplin dalam pengembalian dana kredit. Kami dari kementerian di samping memberikan pinjaman kredit, juga memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitas membuka pasar,” ujarnya.
Sjarifuddin menyatakan, peran UKM tak bisa dianggap remeh. Selain menyumbang pendapatan negara, UKM juga menyerap banyak tenaga kerja. Di Indonesia, UKM menyerap lebih dari 107 juta tenaga kerja atau sekitar 97,3 persen dari total angkatan kerja. Sedangkan, sumbangan UKM bagi GDP adalah sekitar 57,12 persen.
“Ini berarti UKM memegang peran sangat strategis dan penting, tak hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran,” katanya.
Forum wanita dan Ekonomi APEC dihadiri 820 anggota delegasi dari 20 negara anggota dan empat negara pengamat. Acara yang bertema “Women as Economic Drivers” ini dilakukan bersama dengan APEC Small Medium Enterprises Working Group (SMEWG). Untuk pertama kalinya dalam ajang pra-KTT APEC diselenggarakan pertemuan bersama antara para menteri yang menangani UKM dan menteri yang menangani isu perempuan.
“Mengingat lebih dari 60 persen pelaku usaha kecil dan menengah adalah perempuan, pertemuan ini sangat strategis dalam rangka menyinergikan kebijakan di kedua kementerian,” kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar seusai membuka acara.
Linda menyatakan, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender di setiap aspek pembangunan, termasuk aspek ekonomi. “Sinergitas kedua bidang ini diharapkan dapat meningkatkan daya ungkit program dan kegiatan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan partisipasi dan perempuan dalam usaha kecil dan menengah,” katanya.
Menurutnya, Forum Wanita dan Ekonomi APEC akan membahas tiga tema utama, yaitu reformasi struktural, teknologi informasi bagi perempuan, infrastruktur, serta sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan salah satu bahasan dalam pertemuan pemimpin negara dalam APEC 2010 yang menyebut bahwa kaum wanita memegang kunci strategis dalam pembangunan. “Baik di negara maju maupun di negara berkembang, wanita berperan dalam ekonomi dengan menciptakan peluang bisnis yang menyerap banyak lapangan pekerjaan,” katanya. n siwi tri puji ed: nina ch
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika