REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemberangkatan jamaah haji kloter pertama asal Indonesia akan segera dilakukan. Calon jamaah akan berangkat untuk memenuhi panggilan Allah mulai 1 September mendatang.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan agar pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008.

Lukman menjelaskan, pihaknya berhasil melakukan efisiensi setidaknya Rp 140 miliar khusus penghematan pemondokan. Pihaknya memiliki dua tim penyiapan akomodasi jamaah dan tim negosiasi harga sewa pemondokan.

Dari negosiasi tersebut, biaya pemondokan di Makkah bisa dihemat dari semula pagu anggaran 4.995 riyal Saudi, menjadi 4.498 riyal per jamaah. Begitu pula penghematan untuk pemondokan di Madinah dari pagu anggaran selama ini 675 riyal bisa menjadi 585 riyal per jamaah.

Secara total, ada efisiensi hingga Rp 43 miliar untuk penghematan di Madinah dan efisiensi Rp 97 miliar untuk anggaran pemondokan di Makkah. Seluruh pemondokan telah dicek segala fasilitas yang ada.

Pada hari ini, Rabu (27/8), akan ada pengecekan terakhir untuk memastikan fasilitas yang ada dalam kualitas baik. “Untuk di Jeddah, belum bisa kita pastikan karena masih negosiasi,” papar Lukman.

Anggota Komisi VIII DPR RI HM Busro mengapresiasi kemajuan yang banyak dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan persiapan ibadah haji tahun ini, terutama dari sisi efisiensi anggaran pemondokan.

Namun, ia mengingatkan agar efisiensi biaya pemondokan tidak berdampak pada kenyamanan jamaah. Jangan sampai efisiensi pemondokan justru berdampak pada pemadatan jamaah di pemondokan yang disewa.

“Diperlukan kontrol dari inspektur jenderal apakah dengan efisiensi ini pelayanannya menjadi lebih baik atau tidak. Efisiensi ini harus diikuti kontrol,” katanya.

Penyelenggaraan haji tahun ini melibatkan 1.855 petugas, baik kloter maupun nonkloter, serta dibantu 533 tenaga musiman dari mahasiswa yang sedang belajar di Saudi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika