REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasubdit Bidang Pendaftaran Haji Kemenag Nur Arifin menerangkan perpanjangan masa pengisian kuota ini merujuk tinjauan potensi pembatalan calhaj yang terus terjadi. Setelah lima September, akan disusun draf edaran Ditjen PHU kepada seluruh Kanwil agar segera mengusulkan daftar calhaj yang sudah punya paspor dan siap melunasi untuk mengisi sisa kuota nasional.

“Masa pengiriman informasi jamaah uang sudah punya paspor dan siap melunasi haji dari Kanwil ke Pusat  adalah sampai tanggal delapan September, kemudian dilanjut dengan pelunasan pada 9-11 September,” terangnya. Jika jumlah jamaah yang memiliki paspor dan siap melunasi tersebut melebihi sisa kuota, maka seleksinya adalah diurutkan dari usia calhaj paling tua.

Menanggapi hal ini, Inspektur Jenderal Kemenag M. Jasin menyebut, perpanjangan tersebut merupakan strategi cerdas untuk menghabiskan sisa kuota yang selalu bermunculan akibat adanya pembatalan tak terduga. Dari pihak Itjen, ia akan terus mengawal pengisian sisa kuota tersebut agar sesuai koridor.

“Penelusuran urut-urutan antrian dilakukan secara elektronik dan manual, ini menjamin akurasi dan menghindarkan adanya jual beli kuota,” ujarnya. ia pun tak akan segan menindak jika ada oknum kemenag yang berani melakukan jual beli kuota dengan cara pemecatan dari jabatan atau sanksi lain yang memberatkan.

Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kemenag Khaeruddin mengaku senang dengan adanya perpanjangan. Karena selama ini, ia mengeluhkan soal sempitnya waktu pengisian sisa kuota jika ditetapkan final pada lima September.

Terlebih, berdasarkan data Pendaftaran Haji per Rabu (3/9) lalu, Provinsi Jawa Tengah merupakan penyumbang terbesar sisa kuota Haji se-Indonesia yakni kosong sejumlah 53 orrang. “Tapi hari ini kita sudah menyiapkan 60 clon jamaah untuk mengisi kekosongan tersebut, sisanya bisa jadi cadangan kalau ada yang melakukan pembatalan mendadak,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika