REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Kementerian Agama (Kemenag) diminta menindak tegas pihak yang memberangkatkan jamaah haji non-kuota usai ditemukannya 18 jamaah haji non-kuota yang terlantar dan tidak diperlakukan secara tidak manusiawi di Saudi Arabia.

“Kalau itu travel resmi harus dicabut izinnya karena mereka harus bertanggung jawab,”  kata Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Marfuddin, Ahad (21/9).

Ia mengatakan, siapapun pihak yang memberangkatkan jamaah haji non kuota harus diberi sanksi tegas karena telah melanggar tata laksana haji di Indonesia. Pihak penyelenggara yang memberangkatkan harus dilacak keberadaannya dan dicabut izinnya.

Keberadaan jamaah haji non-kuota setiap tahun, imbuh Ade, masih saja terjadi meski peringatan terus dilakukan. Artinya, tidak ada efek jera yang diberikan oleh pemerintah selaku penyelenggara resmi ibadah haji kepada travel atau biro haji nakal.

Ade juga mendorong pemerintah untuk menguatkan diplomasi antarnegara. Lantaran  jamaah haji non-kuota ternyata memiliki visa resmi dari Kedutaan Besar Saudi Arabia.

Artinya, kata dia, pemerintah dalam hal ini Kemenag harus tegas terhadap KBSA bahwa visa haji tidak boleh dikeluarkan selain melalui Kemenag. “Tapi ini visanya  bisa keluar, berarti pemerintah Indonesia tidak tegas,” ujarnya.

Untuk saat ini, Ade meminta pemerintah harus tetap melayani dan memberi perlindungan terhadap jamaah haji non-kuota yang berada di Tanah Suci. Sebab, apapun alasannya mereka adalah warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri.

Sebelumnya, ditemukan sepasang suami istri jamaah haji non-kuota tersesat oleh PPIH Daerah Kerja Makkah di perempatan lampu merah yang berjarak sekitar 500 meter dari Masjidil Haram. Selain keduanya, ternyata ada 18 orang jamaah haji non-kuota lain bernasib sama di Kota Makkah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika