Oleh Zaki Al Hamzah di Madinah, Arab Saudi
REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH-- DPR menyetujui usulan Kemenag RI yang hendak melakukan sewa satu musim untuk pemondokan di Kota Madinah. Kemungkinan, pelayanan pemondokan jamaah haji pada tahun depan akan diberlakukan sewa satu musim haji seperti pemondokan di Makkah, meski biaya yang akan dikeluarkan lebih banyak dibandingkan skema sewa saat ini.
"Mungkin ada baiknya kontrak pemondokan (di Madinah diterapkan) seperti (sewa pemondokan) di Makkah, bahwa satu building (pemondokan) itu pasti diserahkan ke jamaah haji kita. Saya kira perlu dikaji penyelenggara haji yang akan datang, kalau itu memberikan kenyamanan itu patut dipertimbangkan," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah dalam konferensi pers di Kantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, Ahad (21/9) lalu.
Rombongan DPR berjumlah 15 orang ini berasal dari Komisi VIII, IX dan Komisi V. Mereka datang untuk meninjau operasional dan pengawasan haji di Madinah. Jumpa pers digelar seusai rapat koordinasi DPR dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Madinah.
Meskipun skema sewa pemodokan satu musim haji akan diterapkan di Madinah akan memiliki konsekuensi berupa pengeluarkan biaya yang tinggi. Namun, terang Ida, hal itu tidak menjadi persoalan jika sasarannya demi kenyamanan jamaah haji Indonesia.
"Harganya kalau dihitung hampir dua kali lipat. Tahun ini yang paling berat pemondokan di luar Markaziyah. Memang ada kendaraan, tapi diprioritaskan untuk lansia. Padahal tuntutan (untuk Shalat) Arbain tinggi, akhirnya banyak (jamaah haji) yang sakit. Harga (sewa satu musim) memang naik, tapi kalau menimbulkan kenyamanan pelayanan jamaah, saya rasa (sewa satu musim) perlu dipertimbangkan," katanya.
Ida lantas berpesan kepada para petugas PPIH Daker Madinah agar semakin fokus melayani dan melindungi jamaah haji Indonesia. Kesehataan jamaah haji juga harus dipastikan fit menjelang puncak wukuf di Arafah pada 3 Oktober mendatang. "Semoga pada saat wukuf jamaah haji kita tetap pada kondisi yang prima. Kemudian PPIH untuk fokus memberikan pelayanan kepada jamaah pada saat wukuf sampai dengan sehat kembali ke Tanah Air," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 17 ribu jamaah haji gelombang pertama (dari 42 kloter) ditempatkan di pemondokan yang terletak di luar Markaziyah. Pemondokan di area Markaziyah memiliki jarak maksimal 650 meter dari dan ke Masjid Nabawi. Sedangkan jarak pemondokan di luar Markaziyah sekitar satu hingga dua kilometer dari dan ke Masjid Nabawi. Hal ini dikarenakan sembilan Majmuah (penyedia akomodasi jamaah haji) melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika