Oleh Zaki Al Hamzah di Madinah, Arab Saudi
REPUBLIKA.CO.ID, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag RI, Sri Ilham Lubis memaparkan, sembilan Majmuah ini memberikan sejumlah alasan sehingga membuat mereka terpaksa menempatkan jamaah haji Indonesia di pemondokan di luar Markaziyah.
Di antaranya, pertama, adanya tren jamaah haji dari negara-negara lain yang mulai menempati pemondokan di dekat Masjid Nabawi. Padahal, biasanya mereka menempati pemondokan di luar Markaziyah. Alasan kedua, kata dia, mayoritas jamaah haji dari Irak, Iran, Turki, dan Eropa ternyata diberangkatkan di gelombang pertama atau satu bulan sebelum pelaksanaan Wukuf di Arafah.
Akibatnya, Majmuah memprioritaskan untuk menempatkan jamaah haji asal negara-negara ini dan menempatkan 20 persen jamaah haji Indonesia gelombang pertama di pemondokan terletak luar markaziyah. "Ini fakta lapangan dan ini sudah kita konfirmasi ke pihak terkait," ungkap Sri.
Persoalan lain atau ketiga adalah kesulitan penerbitan surat rekomendasi atau perizinaan (Tasrekh) oleh pihak Baladiyah (lembaga yang memberi izin operasional). Salah satunya, belum keluarnya surat izin atau Tasrekh kepada pemilik hotel yang memiliki kapasitas kamar hingga 45 ribu jamaah.
Karena kondisi tersebut, Kemenag, kata Sri, memberikan solusi sementara berupa penyediaan tambahan bus antar jemput bagi para jamaah haji dari dan menuju Masjid Nabawi. Belasan ribu jamaah haji ini juga mendapatkan pasokan katering lebih awal.
Kemenag, tegas Sri Ilham Lubis, bertekad kejadian memalukan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Apalagi tahun depan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan sepenuhnya sistem //E-hajj// dan sistem pemondokan dilakukan dengan sewa musiman.
"Tahun ini adalah (masa) terakhir kontrak dengan Majmuah, dan tahun depan sudah tidak bisa lagi," tegasnya.
Agar kejadian wanprestasi kontrak tidak terjadi, pihaknya akan lebih fleksibel memilih hotel. Salah satunya melakukan survei harga supaya betul-betul lebih akurat lagi. Hasil survei itu selanjutnya disampaikan ke pimpinan Kemenag.
Selanjutnya, Ida dan rombongan meminta agar masalah-masalah yang dihadapi 17 ribu jamaah haji Indonesia pada gelombang pertama di Madinah ini bisa diatasi, sehingga ribuan jamaah haji gelombang kedua akan mendapatkan pelayanan pemondokan secara prima dan masih berada di dalam wilayah Markaziyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika