REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa keuangan haji tidak akan lagi dipegang Kementerian Agama. RUU Pengelolaan Haji akan memisahkan antara penyelenggaraan haji dan pembiayaan haji.

Lukman mengatakan RUU ini sebentar lagi akan disahkan oleh DPR. Dengan pemisahan penyelenggaraan dan pembiayaan ibadah haji maka jamaah haji tidak akan lagi membayar pembiayaan haji ke rekening menteri. Jamaah langsung menabungkan uangnya ke rekening masing-masing, yang sudah didaftarkan sebagai tabungan haji.

Hal itu, lanjut Lukman akan berimplikasi luas. Kalau dulu sifatnya dana titipan, yang jasa banknya digunakan untuk dana optimalisasi, maka sekarang sifatnya tabungan jamaah.

"Kalau ada jasa bank kembali ke masing-masing jamaah. Meskipun dia lama mengantri untuk bisa berangkat haji, jasa banknya akan kembali ke jamaah. Sehingga hal ini tidak menimbulkan fitnah,''ujar Lukman.

Selain masalah pembiayaan, Lukman juga menginginkan untuk pemondokan di Madinah tidak ada lagi sistem majmu'ah. "Karena kita digantung betul dengan adanya jamaah ditempatkan di luar Markaziah. Ke depan kontrak pemondokan bagi jamaah haji di Madinah harus sama dengan di Makkah. Jadi kita tahu persis hotelnya yang apa, namanya apa," ungkap dia.

Meskipun hal itu konsekuensi di harga, tetapi jamaah haji akan ada kepastian dan kenyamanan. Jangan seperti tahun-tahun lalu yang berkejaran dengan waktu. "Kami ingin untuk pemondokan jamaah haji di Madinah kontraknya jangka panjang minimal tiga tahun kalau tidak bisa lima tahun," kata dia.

Karena persetujuannya harus melalui DPR, DPR harus diyakinkan untuk menentukan biaya penyelenggaraan haji yang komponen terbesarnya selain tiket perjalanan haji. Sehingga dari bagian perumahan bisa mencari pemondokan yang bagus dan lokasi yang dekat dengan Masjid Nabawi. ''Kenyataannya beberapa pemilik perumahan di Arab Saudi menghendaki senang dikontrak jangka panjang,''kata Lukman.nneni ridarineni

Ikuti Whatsapp Channel Republika