Oleh Neni Ridarineni dari Makkah, Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH-- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan banyak masukan dan permohonan dari jamaah Tarwiyah. Namun Pemerintah Indonesia tidak memfasilitasi Tarwiyah.

''Kalau jamaah haji ingin Tarwiyah kami dari Pemerintah Indonesia mohon karena tidak bisa memberikan pelayanan terhadap pilihan jamaah haji yang memilih Tarwiyah,''kata Lukman pada Malam Ta'aruf bersama Menteri Agama Ri Pada Penyeelnggaraan Ibaah Haji 1435 H/2014 yang diselenggarakan PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi, Selasa malam (30/9).

Lukman mengatakan betul Tarwiyah itu sunnah Rasul, tetapi karena banyak pertimbangan, sistem penyelenggaraan haji yang diterapkan pemerintah Indonesia secara resmi tidak melakukan pelayanan terhadap aktivitas amalan Tarwiyah.

Meskipun demikian, kata dia, pemerintah tidak dalam posisi melarang. Semua berpulang pada masing-masing jamaah. Bagi jamaah haji yang memilih Tarwiyah harus betul-betul mempertimbangkan konsekuensi dari pilihannya. Bagi yang melaksanakan Tarwiyah harus dijamin betul transportasi dan konsumsinya bagaimana, serta akomodasi dan tinggalnya di mana.

Tarwiyah ini pilihan dan berpulang tanggungjawabnya kepada masing-masing jamaah. ''Saya ingin menekankan bukan berarti pemerintah Indonesia lepas tangan atau tidak bertanggung jawab, Tetapi kita lihat keberadaannya, nanti  malah yang sunnah bisa mengganggu yang wajib. Untuk melaksanakan Tarwiyah jarak yang ditempuh cukup jauh," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika