REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Zaky Al Hamzah
Dalam rangka mengkaji sistem baru penempatan jamaah haji di Madinah tersebut, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Abdul Djamil bersama Kepala PPIH Daker Madinah, Nasrullah Djasam menggelar pertemuan dengan pihak Majmuah (penyedia pemondokan/akomodasi) dan Muassassah Adilla di Madinah, Arab Saudi.
Pertemuan dilakukan secara kontinyu dalam beberapa hari terakhir. "Kunjungan kita untuk berdiskusi tentang pola penyewaan apakah yang ideal untuk jamaah haji kita. Apakah sewa layanan seperti sekarang ini atau blocking hotel atau sewa musiman seperti di Makkah," kata Nasrullah.
Kekhawatiran PPIH Madinah dan Kemenag RI tersebut beralasan. Sebab, sebanyak 17 ribu jamaah haji Indonesia gelombang pertama sempat ditempatkan di pemondokan/hotel di luar Markaziah oleh sembilan Majmuah yang wanprestasi.
Sembilan dari 10 Majmuah wanprestasi tersebut terhadap kontrak penempatan jamaah haji di pemondokan atauhotel di area Markaziah. Kesembilan Majmuah ini adalah Ilyas, Makarim, Sattah, Mubarok, Andalus, Sais Makki, Manazil Mukhtaro, Manazili, dan Mawaddah. Sedangkan Majmuah yang menepati janji adalah Zuhdi.
Kemenag RI akhirnya memberikan kompensasi 300 riyal dari hasil denda yang diambil dari para Majmuah wanprestasi kepada 17 ribu jamaah haji tersebut.
Sementara itu, pantauan Republika selama di Madinah, beberapa hotel yang berjarak sekitar 700-800 meter dengan Masjid Nabawi sudah dirobohkan dengan alat berat. Disampingnya ada beberapa hotel yang akan dirobohkan dan ditandai dengan cat semprot warna biru di dinding dan pilarnya.
Sebelumnya, Dirjen Departemen Urusan Islam dan Wakaf Madinah, Muhammad Al-Amin Al-Khatri, menyatakan pihaknya akan merobohkan sebanyak 95 bangunan dan 126 masjid guna melanjutkan proyek perluasan Masjid Nabawi di Madinah.
"Sebagian bangunan telah dikosongkan, sisanya dalam proses pengosongan," ujar Muhammad Al-Amin Al-Khatri, seperti dilansir Alarabiya.net, Senin (13/10).
Untuk kelanjutan proyek perluasan kompleks Masjid Nabawi tersebut, Al-Khatri mengatakan, pihaknya telah membentuk komite khusus dalam mengurusi masalah penggusuran dan pengosongan isi bangunan di luar Kawasan Tengah.
Pada Juli lalu, Dewan Menteri menyetujui pencarian dana sebesar 1.98 miliar riyal (sekitar 1 miliar dolar) yang diperuntukan untuk pembangunan daerah terpencil dan terbelakang di Madinah dan daerah lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
