Oleh: Zaky Al Hamzah, Jeddah, Arab Saudi
REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI, M Jasin sepakat dengan usulan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Abdul Djamil untuk pelaksanaan haji tahun mendatang harus dimulai dari sekarang karena tingkat persaingan yang ketat. Misalnya, pemondokan di Madinah yang harus di area Markaziah yang menjadi wilayah favorit jamaah haji dari berbagai negara.
"Disampaikan Dirjen, di Madinah situasi yang ada, Iran sudah beri persekot (uang pengikat) 15 persen. Dan bahkan di Makkah pun ada. Karena rekomendasi Irjen segera lakukan initial action, bahwa kita mau sewa lagi. Hasrat kita untuk menyewa lagi harus ditunjukkan, walaupun kita modalnya hanya omongan," terang Jasin.
Sebab untuk mengeluarkan uang pengikat saat ini, menurut dia, agak sulit karena harus ada acuannya, dan uang dari apa sebesar 15 persen untuk mengikat pihak hotel seperti yang dilakukan Iran. "Ini kan perlu payung hukum dan sumber dananya dari mana. Walaupun sumber dana ada, tapi mekanisme di pengeluaran di penyelenggaraan ibadah haji berkaitan dana harus atas persetujuan DPR," kata dia.
Masalahnya, lanjutnya, saat ini anggota DPR baru saja dilantik, sehingga belum siap mengambil keputusan atas situasi yang sekarang harus segera dilakukan. Sementara jadwal pelaksanaan haji semakin lama semakin maju karena yang dipakai patokan adalah tahun Hijriah bukan Masehi. Irjen maupun Dirjen PHU berharap kasus yang dialami 17 ribu jamaah haji gelombang pertama yakni ditempatkan di pemondokan di luar Markaziah tidak terulang pada musim haji tahun depan.
Setelah musim haji tahun ini, Pemerintah Arab Saudi akan merobohkan 50 hotel di sekitar area Markaziah atau Ring 1 Kompleks Masjid Nabawi, tepatnya di sebelah timur masjid yang bersisian dengan Pemakaman Baqi. Beberapa hotel saat ini mulai dirobohkan. Kondisi ini membuat persaingan antar negara memperebutkan hotel di kawasan itu untuk musim haji tahun depan kian sengit, sehingga ongkos sewa diprediksi melejit.
Sebelumnya, sebanyak 17 ribu jamaah haji gelombang pertama ditempatkan di pemondokan/hotel di luar area Markaziah atau di luar radius 650 meter dekat Masjid Nabawi oleh sembilan Majmuah (penyedia akomodasi) karena wanprestasi atau ingkar janji. Kesembilan Majmuah ini adalah Ilyas, Makarim, Sattah, Mubarok, Andalus, Sais Makki, Manazil Mukhtaro, Manazili, dan Mawaddah. Sedangkan Majmuah yang menepati janji adalah Zuhdi.
Kemenag RI akhirnya memberikan kompensasi 300 riyal dari hasil denda yang diambil dari para Majmuah wanprestasi kepada 17 ribu jamaah haji tersebut. Maka itu, PPIH Daker Madinah bertekad agar sekitar 77 ribu orang jamaah haji Indonesia gelombang kedua tidak mengalami hal sama selama berada sembilan hari di Madinah untuk Shalat Arbain atau shalat wajib 40 waktu tanpa putus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
