REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Neni Ridarineni
MAKKAH -- Hasil evaluasi yang dilakukan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ada beberapa temuan diantaranya kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang melanggar SOP (Standard Operational Procedure), tidak disiplin, melakukan pungli dan sebagainya.
Untuk itu, KBIH yang melanggar dan diketahui identitasnya akan diberikan sanksi yang tegas, kata Kepala Daerah Kerja (Daker) PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Endang Jumali, di Ruang MCH Makkah, Ahad (19/10).
Dia mengungkapan ada KBIH yang menjadikan jamaah haji non kuota menyusup ke kamar jamaah haji reguler. Pada waktu di Arafah pun jamaah haji nonkuota tetap bisa masuk ke pemondokan jatah jamaah haji reguler.
Kepala Seksi Perlindungan PPIH Makkah Jaetul Muchlis mengakui menemukan pimpinan KBIH Ar Rohman yang berasal dari jamaah haji non kuota menyusup ke pemondokan jamaah haji reguler embarkasi Solo.
''Waktu di Arafah pimpinan KBIH Ar Rohman tersebut tetap menyusup ke tenda jamaah haji reguler dan katanya mau diselesaikan setelah Armina. Namun kenyataannya sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya,''kata Muchlis.
Lebih lanjut Endang mengatakan KBIH-KBIH yang tidak disiplin, melakukan pelanggaran, jika dibiarkan ilegal formal akan menebarkan berita kepada KBIH lainnya yang tidak mendapat kuota untuk melaksanakan ibadah haji kemudian ikut ke jamaah haji reguler akan dimaklumi.
Karena itu harus ada tindakan tegas terhadap KBIH seperti itu. Di samping KBIH menyusup ke tenda reguler, lanjut Endang, dilaporkan juga adanya KBIH yang mbalelo.
Ada komplain dari maktab tentang adanya KBIH bersama jamaah haji anggota KBIH berziarah ke Jeddah tanpa sepengetahuan maktab. Padahal kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maktab yang bertanggungjawab.
Selama ini. lanjut Endang, ada kesan TPIHI (Tim Pemandu Ibadah Haji Indonesia) takut kepada KBIH dan KBIH tidak tunduk pada ketua kloter. ''Padahal seharusnya KBIH, tunduk kepada ketua Kloter (Kelompok Terbang),''ujarnya.
Sekretaris Daker Makkah Syarif Rahman mengakui KBIH ini selalu membuat masalah. Kadang dia lebih berkuasa daripada Ketua Kloter.
''Ke depan harus diubah sistemnya. KBIH hanya berperan ketika di Tanah Air,''ujarnya. Ketika di Arab Saudi, KBIH harus tunduk kepada Ketua Kloter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika