REPUBLIKA.CO.ID,

Di kabupaten-kabupaten lain di DIY ini, kata Sulasmi, sudah bisa direalisir tetapi di Kulonprogo belum. Bagi Kemenag selaku penyelenggara haji kondisi ini cukup merepotkan.

''Untuk itu kami mohon bantuan anggota Dewan agar anggaran non BPIH ditambah sehingga tidak perlu ada biaya tambahan dari jamaah,” jelas Sulasmi.

Selain anggaran non BPIH, Sulasmi juga mengeluhkan terbatasnya tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah.

Pada penyelenggaran haji tahun ini, dalam satu kloter yang jumlahnya lebih dari 300 orang hanya didampingi tiga Tenaga Kesehatan Haji Indonedia (TKHI), yang terdiri dari satu dokter dan dua perawat.

“Jumlah itu tidak cukup. Apalagi pada penyelenggaraan haji ke depan jamaahnya diperkirakan akan banyak yang berusia lanjut, karena proses waiting list. Kalau bisa Pemkab menganggarkan untuk tambahan Tenaga Kesehatan Haji Daerah (TKHD),” harap Sulasmi.

Menanggapi keluhan tersebut, Ponimin berjanji akan memperjuangkan penambahan anggaran itu. Karena, kata dia, itu merupakan amanat undang-undang dan merupakan kebutuhan masyarakat Kulonprogo yang sedang melakukan ibadah haji.

“Sayang audiensi ini terlambat. Karena APBD tahun 2015 sudah diketok beberapa hari lalu. Namun demikian kalau itu disepakati akan kami perjuangkan setidaknya dalam Perubahan APBD tahun 2015 mendatang,” ujar Ponimin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika