REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mudzakarah Perhajian Nasional digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (26/2). Acara ini antara lain membahas persoalan istitha'ah (syarat kemampuan) kesehatan dan ibadah haji berulang-ulang.
Hadir Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Djamil, juga 100 orang perwakilan dari ormas-ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai peserta. Adapun, Menteri Agama (Menag) akan menutup acara ini, sore hari (26/2).
Dalam prasarannya, Abdul Djamil menegaskan, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Abdul Djamil pun menyebutkan sejumlah problem terkait haji, yakni kuota, prioritas jamaah lansia dan jamaah belum pernah haji, serta rute penerbangan.
Terkait kuota, Abdul Djamil menyampaikan, masih berlangsungnya renovasi di kompleks Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menyebabkan penambahan kuota jamaah haji Indonesia terkendala. Renovasi ini akan berimbas pula, lanjut Abdul Djamil, pada berkurangnya pemondokan jamaah di dekat kedua Tanah Suci itu. Dampak renovasi ini setidaknya hingga tiga tahun mendatang.
"Dulu, kapasitas Masjidil Haram, 48.000 jamaah per jam. Sekarang diproyeksikan, setelah renovasi, bisa menampung 105.000 jamaah per jam. Karena renovasi besar itu, sekitaran Masjidil Haram banyak hotel yang sudah tidak ada lagi," ujar Abdul Djamil.
Maka dari itu, lanjut Abdul Djamil, perlu ada kebijakan menyiasati kuota haji Indonesia yang ada tahun ini. Namun, kebijakan ini pun seyogianya mengutamakan jamaah yang lansia dan yang belum pernah berhaji. Abdul Djamil menegaskan, orang lansia diprioritaskan mendapat kuota terlebih dahulu. Yakni, mereka yang berusia lebih dari 75 tahun.
"Kebijakan kita, lansia diberikan kesempatan untuk berangkat lebih dahulu. Juga, kepada mereka yang belum pernah haji," kata Abdul Djamil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
