REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh), Baluki Ahmad membantah pernyataan Menteri Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno terkait modus baru untuk perekrutan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dengan memanfaatkan jasa perjalanan wisata. Menurutnya, untuk travel yang bergerak dibidang haji dan umrah tidak melakukan hal tersebut.
Ini dikarenakan, terdapat persyaratan yang ketat saat seseorang memutuskan untuk melakukan ibadah haji dan Umrah. Salah satu persyaratan tersebut terkait negara tujuan dan membuat daftar perjalanan.
Ia menjelaskan, seseorang yang mengikuti perjalanan umrah atau haji tidak bisa memisahkan diri dari rombongan. Dan passport akan dipegang oleh pemandu. Agen travel juga tidak menerima paket perorangan dan menghindari calon jamaah yang ingin memiliki aturan sendiri saat melakukan perjalanan.
Hal ini berkaitan dengan syarat pengambilan visa. Ia menambahkan, travel umrah juga bekerjasama dengan pihak Arab Saudi sehingga akan ada pihak yang mengawasi selama berada di Saudi arabia.
"Ini khusus untuk travel umrah dan haji Insyaallah terpagari persolan itu. Karena bagaimanapun ketika sesorang ingin membeli paket ada persyaratan yang kita atur. Termasuk didalalamnya bagaiamana pengamanan passport. Kalo lembaga umrah yang berizin aturannya jelas dan ketat dan peluang kesana jauh (terlibat teroris)," ujar Baluki Ahmad Kepada ROL, selasa (3/3).
Ia mengaku tidak mengetahui terkait aturan yang berlaku di agen travel biasa. Seperti agen travel yang menerima perjalanan ke negara timur tengah selain Arab Saudi. Namun, ia menjamin untuk travel umrah dan haji yang memiliki izin tidak akan melakukan hal demikian.
"Kalau masih perjalanan umrah dan haji Insyaallah hal-hal demikian akan terhindar. Tapi kalau orang melakukan pejalanan di luar itu kami tidak tahu apakah akan melakukan demikian," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
