REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyusul kemungkinan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) turun seperti diungkapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terutama dari sisi akomodasi dan avtur, penasehat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Mohammad Rocky, justru mempertanyakan apakah kualitas pelayanan ibadah haji di Tanah Suci, masih bisa dipertahankan.
Rocky mengatakan, bukan soal murahnya BPIH, yang harus dipertanyakan adalah kualitas pelayanan ibadah haji terutama di Tanah Suci. ''Kita ketahui sekarang ini pelayanan ibadah haji, sudah cukup bagus. Apakah dengan turunnya BPIH, pelayanan ibadah haji di Tanah Suci masih bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan,'' kata Mohammad Rocky kepada Republika, di Jakarta, Rabu (8/4).
Soal kemungkinan biaya haji akan turun, menurut Mohammad Rocky, apabila pemerintah mampu menekan kurs Dolar AS terhadap Rupiah, tentunya sudah bisa diprediksi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bisa lebih murah. ''Masalahnya itu tadi, apakah kualitas pelayanan haji dapat dipertahankan,'' kata Rocky menjelaskan.
Belum lagi, sambung Rocky, penyelenggaraan ibadah haji yang tersisa lima bulan ke depan dengan situasi di Timur Tengah yang sedang bergejolak menyusul Arab Saudi memimpin koalisi menyerang Yaman, tentunya kondisi ini sangat memengaruhi situasi di Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah haji, sangat tergantung dengan kondisi Timur Tengah.
''Pengalaman yang sudah-sudah, bila terjadi konflik berkepenjangan di Timur Tengah, bukan masalah avtur mau pun pemondokan yang menjadi perhatian, justru masalah biaya asuransi yang cukup tinggi. Ditambah lagi, harga-harga bahan makanan yang melonjak tinggi. Ini yang perlu menjadi perhatian semua pihak,'' kata Rocky mengingatkan.
Namun demikian, Mohammad Rocky optimistis Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentunya sudah memperhitungkan soal kemananan dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah haji dan mereka siap menyambut para tamu Allah datang ke Tanah Suci di musim haji mendatang.
Rocky mengingatkan, jangan sampai karena akibat kondisi Timur Tengah yang belum kondusif, para calon jamaah haji dibebani dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. ''Awalnya ingin menurunkan BPIH, ujung-ujungnya malah membebani calon jamaah haji,'' ujar Rocky menegaskan.
Ketua Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin mengatakan, bukan masalah mahal atau murahnya BPIH. Menurut Ade, yang paling penting, pemerintah harus menjamin BPIH tidak tercampur dengan yang syubhat (ragu) apalagi yang haram.
Ade mengatakan, ''BPIH Indonesia yang paling mahal. Karena itu, yang diperlukan transfaransi kepada jamaah. BPIH harus rasional dan bukan asal-asalan,'' kata Ade Marfuddin mengingatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika