REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Antrean haji yang sangat panjang membuat masyarakat Muslim Indonesia memilih untuk menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu. Tapi, berbagai masalah kerap kali muncul terkait penyelenggaraan umrah yang berujung pada dirugikannya jamaah.
Pemerintah pun didesak ikut mengatasi berbagai persoalan tersebut, termasuk membenahi regulasi penyelenggaraan umrah.
"Kemenag harusnya bisa memantau mekanisme dan regulasi pengaturan pemberangkatan jamaah umrah. Karena, hingga saat ini kasusnya sudah sangat banyak dan belum semuanya berhasil diselesaikan," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amalia saat berbicara dalam seminar bertajuk 'Umrah Murah Merugikan Jamaah, Benarkah?' di Jakarta, Rabu (6/5).
Kemenag, lanjut dia, juga harus rutin mengontrol agen-agen travel haji dan umrah di seluruh Indonesia. "Harus dikontrol dua atau tiga bulan sekali dan dibuatkan laporan,'' ujar Hanifa seraya meminta Kemenag untuk mengawasi travel-travel yang memiliki izin. ''Apalagi, yang belum (berizin),'' katanya menegaskan.
Hal itu, menurut Ledia, penting mengingat banyak laporan yang masuk ke pihaknya mengenai jamaah umrah yang telantar. Terakhir, ia menerima laporan tentang telantarnya jamaah umrah Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia.
''Di Kuala Lumpur, akhirnya Kedutaan Indonesia yang menindaklanjuti perjalanan mereka. Di Madinah, jamaah mendapatkan hotel bagus. Namun, di Makkah, tidurnya di Masjidil Haram."
Ledia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat mendaftar haji atau umrah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan travel yang dipilih sudah memiliki izin resmi.
Kedua, tanyakan jadwal keberangkatan dan maskapai yang digunakan. Ketiga, tanyakan pula sejelas-jelasnya fasilitas akomodasi yang akan diterima di Tanah Suci. "Masyarakat harus waspada soal ini," ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Selain itu, masyarakat juga harus mencermati harga yang ditawarkan. Ia mengingatkan, jangan tergiur harga murah. Menurutnya, biaya umrah murah yang rasional saat ini adalah sekitar Rp 20 juta ke atas.
"Ya, paling tidak Rp 26 jutaanlah, itu sudah mendapatkan hotel bintang empat, itu yang rasional saat ini agar ibadah bisa nyaman," jelas Ledia mengingatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika