REPUBLIKA.CO.ID,PEKALONGAN -- Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romli meminta pemerintah untuk mengurangi "indirect cost" atau uang manfaat dari calon haji selama massa tunggu.

"Dahulu 'indirect cost' hanya sedikit, tetapi sekarang sampai 24 persen. Maksudnya 'indirect cost', misalnya daftar haji pada tahun 2010, kemudian berangkat pada tahun 2015 maka uang yang telah dibayar pada tahun 2010 tersebut dinamakan uang manfaat (indirect cost)," katanya di Pekalongan, Jumat (15/5).

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI ini mengatakan, bahwa besaran nilai pembayaran haji menggunakan hasil uang manfaat (indirect cost) dalam pelaksanaan haji mencapai 24 persen.

Berdasarkan keputusan rapat Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama Panja BPIH Kementerian Agama RI pada tanggal 21--22 April 2015, kata dia, rata-rata "direct cost" BPIH tahun ini sebesar Rp33.962.500,00.

Menurut dia, dengan adanya pemanfaatan dana "indirect cost" tersebut, akan membawa dampak turunnya biaya haji pada tahun 2015.

"Berdasar data yang ada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2015 (1436 H, red.) mengalami penurunan sekitar 502 dolar AS atau senilai Rp6.275.000,00. Adapun biaya haji tahun sebelumnya mencapai 3.219 dolar AS, sedangkan 2015 sebesar 2.717 dolar AS," katanya.

Ia menyebutkan total BPIH itu rata-rata di atas Rp50 juta. Namun, dibebankan kepada calon haji sebesar Rp33,9 juta.

Bisri mencontohkan harga tiket pesawat yang rata-rata 2.146 dolar AS, calon haji hanya dibebani biaya 2.000 dolar AS, kemudian pemondokan di Mekah yang rata-rata senilai 4.500 riyal Saudi hanya dibebankan kepada calon haji 1.170 riyal Saudi.

"Untuk kekurangan biaya pesawat dan di Mekah itu, sisanya dimasukkan ke dalam 'indirect cost', termasuk juga menginap di Madinah dan makan sembilan hari, kemudian 17 kali makan di Mekah, juga dibayar dari 'indirect cost'," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika