REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi Vlll DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap Kementerian Agama transparan dalam menentukan kuota jamaah haji. Ini untuk menghindari masalah kota yang sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Jangan sampai ada penyalahgunaan kuota untuk mereka yang semestinya belum waktunya berangkat,” ujar Ketua Komisi Vlll Saleh P. Daulay, Jakarta, Senin (20/7).

Menurut Saleh, mungkin ada saja ada kendala yang tiba-tiba muncul saat hendak pemberangkatan haji. Misalnya, jamaah tiba-tiba meninggal dunia sebelum diberangkatkan, jamaah tiba-tiba sakit atau ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan di tanah air.

Contoh yang telah dipaparkannya ini menjadi sebab kuota kembali kosong. Maka, Saleh meminta kepada Kemenag untuk tetap memberikan prioritas bagi nomor antrean selanjutnya. “Ini yang perlu terbuka dan transparan. Sehinggta mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada kementrian agama,” ujar Saleh.

Menanggapi kuota yang sudah penuh saat ini dan juga pembayaran BPIH yang sudah selesai hanya dalam dua tahap pelunasan, Saleh mengapresiasi sekali. “Dirjen Haji mengatakan, Alhamdulillah BPIH tahun ini hanya dua tahap pembayaran sudah selesai,” ungkap Saleh

Tahun sebelumnya, BPIH sampai pada lima kali tahap pelunasan. Oleh karena itu, Saleh memandang betapa antusiasnya para jamaah yang ingin berangkat haji tahun ini. Lagi-lagi Saleh mengharapkan betul, supaya pemerintah tidak mengecewakan mereka.

Segala layanan untuk para calhaj harus sudah benar-benar terkonfirmasi kesiapannya. Selain itu, pelunasan BPIH tepat berdasarkan waktu yang telah terjadwalkan. Karenanya, menurut Saleh, ini harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan jamaah haji sedini mungkin.

“Waktu yang sangat longgar ini harus dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan seluruh kebutuhan jamaah. Jika ada kendala, harus segera diselesaikan,” tegas Saleh

Ikuti Whatsapp Channel Republika